JAKARTA - Permasalahan yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara meminta agar sistem manajemen BPJS Kesehatan segera diperbaiki agar defisit tidak kembali terulang pada tahun depan.
1. BPJS Kesehatan Terus Alami Defisit Sebesar Rp4,9 Triliun
BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Pada tahun ini pemerintah mengeluarkan anggaran dana talangan untuk menambal defisit itu sebesar Rp4,9 triliun. “Harus kita putus tambah Rp4,9 triliun. Ini masih kurang lagi. ‘Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp4,9 triliun.’ Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga kepastian pembayaran ini jelas,” kata Jokowi saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta Convention Center (JCC).
Baca Juga: Suntik Rp4,9 Triliun Masih Kurang, Jokowi Marahi Dirut BPJS Kesehatan
2. Defisit Jadi Persoalan Sejak Tiga Tahun Lalu
Jokowi mengatakan defisit merupakan persoalan sejak tiga tahun lalu. Apalagi menurutnya pengelolaan jaminan kesehatan di negara sebesar Indonesia tidaklah mudah. Jumlah rumah sakitnya mencapai ribuan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. “Saya sering marahi Pak Dirut BPJS. Tapi dalam hati saya, ini manajemen negara sebesar kita tidak mudah. Artinya Dirut BPJS mengurus beberapa ribu rumah sakit. Tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya bener , ini gampang.” “Selalu saya tekankan sistem. Selalu saya tekankan manajemen. Karena memang itu,” paparnya.
Jokowi mengaku sering melakukan pengecekan langsung di lapangan berkaitan dengan layanan kesehatan. Menurut dia, salah satu keluhan yang didengar saat berkunjung ke rumah sakit adalah persoalan tunggakan BPJS. “Ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit tidak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti. Sebelum bapak ibu sekalian menyampaikan, saya sudah ngerti,” ungkapnya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Perpanjang Uji Coba Rujukan Online
Dia menyebut kunjungan ke rumah sakit di daerah selalu mendadak untuk mendengar suara dari bawah. Dengan begitu dapat dicarikan solusi agar masalah tersebut segera selesai. “Tapi masak setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampunglah di menkes (menteri kesehatan), di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai ke presiden, ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang kebangetan,” tegasnya.