“Soal dana ini karena terjadi perbedaan dan ketimpangan antara desa dan kelurahan, ditambah lagi banyak kelurahan punya ciri desa. Karena itu, langkah yang dilakukan Pak Jokowi ini bagian dari merespons aspirasi kelurahan,” ujarnya.
Selain itu, juga agar ada pemerataan di tingkat desa dan kelurahan, baik dalam hal per tumbuhan ekonomi maupun perbaikan keadaan masyarakat setempat. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, masalah anggaran kelurahan sudah menjadi kewajiban pemerintah yang harus diselesaikan.
“Harus dipenuhi aspirasi itu agar antara desa dan kelurahan bisa paralel pembangunan ke depannya,” katanya.
(Feb)
(Rani Hardjanti)