nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perang Dagang AS-China, Indonesia Bisa Belajar dari Thailand dan Vietnam

Hambali, Jurnalis · Senin 05 November 2018 14:29 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 05 320 1973500 perang-dagang-as-china-indonesia-bisa-belajar-dari-thailand-dan-vietnam-0OuuGZ99mH.jpeg Ilustrasi: Shutterstock

TANGERANG - Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini menyarankan agar pemerintah memperkuat fundamental ekonomi. Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) secara tidak langsung diprediksi berdampak kepada perekonomian nasional.

Kenaikan perekonomian dengan memanfaatkan melemahnya rupiah bisa diakali dengan mempertajam laju ekspor bahan jadi. Menurut wanita asli Kebumen ini, ekspor pemerintah kini hanya mengandalkan bahan mentah keluar negeri, sehingga nilai yang didapat bisa maksimal di tengah krisis global.

Jika pemerintah mengatakan persoalan rupiah dikarenakan dampak krisis global terkait perang dagang AS dan Cina, ungkap Hendri, perlu diingat juga beberapa negara terdampak krisis faktor eksternal saat ini sudah mulai bangkit.

Baca Juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2018 Capai 5,17%

“Seperti India, Vietnam, Thailand dan beberapa negara lain dan mereka bisa memanfaatkan krisis ini sehingga pertumbuhan ekonominya naik di atas 6% dan Indonesia semestinya harus melakukan hal itu,” kata dia, Senin (5/11/2018).

Dia mengungkapkan, pendapatan negara salah satunya dari ekspor. Tapi sayangnya 65% ekspor Indonesia dari barang mentah. "Sehingga yang menentukan pasar global. Padahal, kalau ekspornya sudah dalam bentuk barang jadi, kita bisa menjual barang dengan menyesuaikan dengan nilai produksi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah yang membatalkan kebijakan menaikkan BBM.

 grafik

Menurut dia, langkah tersebut sudah tepat. Karena di saat bersamaan memasuki tahun politik yang dinilai bakal memicu kegaduhan jelang Pemilu. Selain itu, dampak yang sangat dirasakan adalah dapat menurunkan daya beli masyarakat.

"Menaikkan BBM itu bukan solusi. Bahkan saya paling menantang. Kalau tidak bisa memberikan solusi ekonomi kepada masyarakat, setidaknya tidak memberikan beban lagi pada masyarakat. Karena berdasarkan hasil survei pasca kenaikan BBM tahun 2014 lalu, justru daya beli masyarakat menurunnya drastis. Tapi bagi masyarakat kelas menengah ke atas hal itu tidak berdampak," katanya.

Melemahnya rupiah terhadap dolar juga dinilai Hendri lantaran belum terwujudnya demokrasi ekonomi di Tanah Air. Pihaknya juga akan membantu pemerintah dalam percepatan terwujudnya demokrasi ekonomi nasional.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,17%, Pendorongnya Konsumsi Rumah Tangga dan Industri Pengolahan

“Pada Intinya, demokrasi ekonomi itu harus ada. Demokrasi ekonomi itu adalah semua orang harus ikut bergerak untuk meningkatkan perekonomian nasional. Karena, dalam UU itu sudah jelas, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kalau demokrasi ekonomi tersebut terbentuk dengan baik, kata Hendri, kesenjangan ekonomi tidak lagi terjadi. Baik itu di perkotaan maupun di perdesaan.

"Karena di dalam undang-undang itu sendiri sudah jelas. Bahwa negara berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi warganya. Jadi hak untuk mendapatkan pekerjaan itu bukan hanya masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi masyarakat yang mau bekerja tidak perlu harus berkompetisi dulu," ujar Hendri.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini