JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua mengklaim kondisi perekonomian provinsi di timur Indonesia kian membaik. Hal ini didorong gencarnya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musaad menyatakan, pembangunan Papua baru secara serius dilakukan pada tahun 2002. Dia menyatakan, pada tahun 2000, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua hanya Rp900 miliar, sangat kurang untuk membangun Papua dengan permasalahannya yang kompleks.
Baca Juga: Begini Caranya Bangkitkan Perekonomian di Papua
Kemudian di 2002 baru hadir dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp1,3 triliun. Sehingga mampu menambah APBD Papua yang hanya Rp900 miliar.
"Jadi awalnya pembangunan Papua secara sungguh-sungguh itu baru di tahun 2002," katanya dalam dalam acara diskusi bertajuk 'Special Dialogue: Papua Saat Ini' di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (12/11/2018).
Dia menjelaskan, Papua memliki topografi yang beragam sehingga perlu metode yang tepat dalam pembangunannya. Di antaranya daerah dengan kondisi di bawah permukaan laut, daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, kemudian juga ada daerah yang berawa-rawa.
Oleh sebab itu, sejak 2013 di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dilakukan perubahan metode pembangunan Papua dari berbasis sektoral dengan satu pendekatan saja, menjadi pendekatan yang disebut spasial kultural.
"Jadi pendekatan kewilayahan berbasis kultur dan kita membagi Papua dalam lima kawasan adat untuk pembangunan. Sehingga di masing-masing kawasan ini akan kelihatan apa masalahnya dan tentunya ditangani dengan cara yang beda," jelasnya.
Baca Juga: KEIN Pantau Pembangunan Infrastruktur di Papua, Hasilnya?
Menurutnya, pembangunan Papua bergerak maju dan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang kian turun, di 2000 tingkat kemiskinan Papua 54%, turun jadi 31,51% di 2013 hingga menjadi 27,62% di 2018.
"Jadi sebenarnya sudah lebih dari setengah, kita berhasil menurunkan kemiskinan di Papua," ucapnya.
Begitu juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, pada tahun 2013 mencapai 56% dan di 2018 meningkatkan jadi 59,5%. "Diaspek lain terkait isolasi transportasi Papua sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi," lanjutnya.
Meski demikian, diakui Musaad, pembangunan Papua masih harus terus digenjot. Mengingat pembangunan secara serius baru dilakukan sejak 2002 atau selama 17 tahun.
"Sehingga memang masih membutuhkan energi yang besar untuk pembangunan Papua.
Tapi secara keseluruhan, saya kira ada pergerakan, ada perubahan yang cukup nyata yang perlu diketahui. Sehingga akan menjadi pemicu juga untuk percepatan pembangunan di Papua," pungkasnya.
(Feb)
Follow Berita Okezone di Google News
(rhs)
