nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dibutuhkan Teknologi Alat Ukur demi Sertifikasi 75 Juta Bidang Tanah

Mulyani, Jurnalis · Rabu 21 November 2018 20:54 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 11 21 470 1980906 dibutuhkan-teknologi-alat-ukur-demi-sertifikasi-75-juta-bidang-tanah-iokySjlx0r.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA – Pemerintah mempersiapkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target yang kian meningkat.

Melalui PTSL ini, penyertifikatan tanah seluruh Indonesia dapat dilakukan hanya 9 tahun saja dan diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah dapat terdaftar dan bersertifikat.

Dikutip dari instagram Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/11/2018) di Indonesia terdapat sekitar 126 juta bidang tanah dan saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 51 juta bidang tanah, yang artinya masih ada 75 juta bidang tanah yang belum terdaftar.

 Baca Juga: 10 Ribu Sertifikat Tanah yang Dibagikan Jokowi Cakup 13 Kelurahan di Jakut

Jika tidak ada percepatan dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang perlu ditemukan penyelesaian masalahnya.

Untuk itu Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Agraria (KAPTI Agraria) melaksanakan Focus Group Discussion tentang Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan di Aula Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Baca Juga: Anies Puji Jokowi yang Bagikan 10 Ribu Sertifikat Tanah di Jakarta Utara

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adi Darmawan mengatakan bahwa dalam rangka mempercepat PTSL, dibutuhkan teknologi pengukuran, saat ini teknologi pengukuran yang digunakan adalah GNSS RTK (Global Navigation Satellite System Real Time Kinematic) yang sudah diserahkan sebanyak 640 Set (1280 unit) kepada Kanwil dan Kantah seluruh Indonesia.

"Penyediaan alat ukur ini meningkatkan kapasitas petugas ukur di lapangan," kata Adi.

Dalam diskusi tersebut dihadiri beberapa pembicara, yakni Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adi Darmawan, Inspektur Jenderal Sunraizal, Ketua STPN Senthot Sudirman, Ketua Umum KAPTI Agraria yang juga Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Jaya.

Selain itu dihadiri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar, Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan PPAT Husaini, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan LP2B (Pusdatin) Sri Pranoto.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini