nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rumah Seharga Rp20 Miliaran Bakal Bebas PPn Barang Mewah

Ade Rachma Unzilla , Jurnalis · Kamis 22 November 2018 11:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 22 470 1981088 rumah-seharga-rp20-miliaran-bakal-bebas-ppn-barang-mewah-HWaunR6AGF.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana menaikan batas bawah untuk PPN barang mewah (BM) atas rumah dan apartemen dari yang awalnya seharga Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar.

Menkeu menambahkan, PPnBM untuk rumah hingga apartemen tersebut dinilai sangat tinggi. Menkeu pun menurunkan PPh pasal 22-nya untuk pembelian hunian tersebut dari 5% menjadi 1%.

“Dengan demikian kita berharap sektor konstruksi akan menjadi meningkat dari segi kegiatan usahanya,” ucap Sri Mulyani dikutip dari laman Setkab, Kamis (22/11/2018).

Baca Juga: Ferrari Cs Kena Pajak hingga 195% dan Harganya Naik 3 Kali Lipat

Sri Mulyani mengemukakan, untuk berbagai kebijakan sektor perpajakan di dalam menunjang sektor kegiatan investasi dan ekspor, saat ini pihak sedang memfinalkan berbagai macam kebijakan yang sekarang ini sedang di dalam proses.

“Yang sedang akan dikeluarkan, yang pertama rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang kami akan segera luncurkan di dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi dan investasi, pertama adalah untuk fasilitas pajak tidak langsung untuk bidang Hulu Migas dan pengalihan Participating Interest dan Uplift. Itu sedang kita selesaikan bersama-sama dengan Kementerian ESDM,” jelas Menkeu.

Baca Juga: Menperin Kejar Penurunan PPnBM demi Produksi Kendaraan Listrik

Selain itu, pemerintah juga menambah jumlah kegiatan ekspor jasa yang bisa mendapatkan fasilitas dari sisi perpajakan insentif dalam bentuk PPN tarif 0%, yaitu 7 (tujuh) jenis jasa baru yang sekarang mendapatkan untuk PPN tarif 0%, yaitu yang selama ini hanya jasa makro.

“Sekarang ini kita masukkan jasa teknologi dan informasi, jasa untuk penelitian dan pengembangan, jasa hukum, jasa akuntansi pembukuan (jasa audit), jasa perdagangan, jasa interkoneksi, jasa sewa alat angkut dan jasa pengurusan alat transportasi (freight forward),” terang Sri Mulyani seraya menambahkan, saat ini sedang dilakukan finalisasi untuk PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya sehingga kita dapat memiliki fasilitas yang sama dengan negara-negara ASEAN yang lain.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini