Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru
JAKARTA - Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Saat ini, rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1% dari total populasi penduduk.
”Agar Indonesia menjadi negara maju, pemerintah terus memacu pertumbuhan wirausaha, termasuk industri kecil dan menengah (IKM), sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya pada era digital,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Menurut Menperin, meski rasio wirausaha di Indonesia sudah melampaui standar internasional, yakni sebesar 2%, Indonesia perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga.
Baca Juga: Kejar Ketertinggalan, RI Geber Ciptakan Wirausaha Baru
Dia mencontohkan, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7%. Sementara Malaysia berada di level 5%. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa.
Airlangga menjelaskan, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, pihaknya telah menggagas platform ecommerce bertajuk e-Smart IKM. Ini sebagai salah satu upaya strategis pemerintah guna membangun sistem database IKM yang diintegrasikan melalui beberapa market place yang sudah ada di Indonesia.
”Revolusi industri 4.0 memang sesuatu tantangan yang harus kita persiapkan dengan matang, misalnya melalui program pengembangan IKM berbasis digital,” ungkapnya. Sejak diluncurkan pada Januari 2017, peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM lebih dari 4.000 pelaku usaha dengan total omzet sudah mencapai Rp1,3 miliar.
Baca Juga: Jumlah Wirausaha Indonesia Baru 3%, Kalah dengan Malaysia hingga Singapura
Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Ini merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
”Laku Pandai juga salah satu platform digital untuk jualan tanpa barang kelihatan, seperti voucher pulsa telepon atau listrik. Ini bisa menambah profit pelaku usaha kita,” tuturnya.
Baca Juga: Santri Didorong Jadi Pengusaha, Bisnis Apa yang Cocok?
Menperin juga memberikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna yang telah bekerja keras untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia melalui program Sampoerna Retail Community (SRC).
”Dengan pengembangan platform digital, maka SRC juga tidak perlu takut untuk berkompetisi dengan pasar modern atau minimarket. Kemampuan bersaing yang sudah dimiliki harus terus dikembangkan,” ungkapnya.
Hingga kini, SRC telah mencakup 90.000 peritel dari 34 provinsi dan 480 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), pertumbuhan industri ritel pada kuartal I/2018 mencapai 7–7,5% dan berkontribusi hingga 60% untuk perekonomian nasional. Peritel yang berbasis UKM ini juga memberi dampak terhadap kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja.
