nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menaker Minta Rekruitmen Pekerja Berbasis Kompetensi

Feby Novalius, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 19:50 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 06 320 1987814 menaker-minta-rekruitmen-pekerja-berbasis-kompetensi-YZIKQQfJrM.jpg Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melantik tujuh anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) periode 2018-2023, hari ini. Dia berharap BNSP mendorong seluruh industri di semua sektor ke depan melakukan rekruitmen berbasis kompetensi, bukan hanya rekruitmen berbasis ijazah.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo No. 56/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Baca Juga: Survei: Kenaikan Gaji pada 2019 Diprediksi Capai 8%

"BNSP memiliki tugas berat memastikan agar rekruitmen semua industri mulai memberikan opsi yang berbasis sertifikat kompetensi. Agar ke depan, para pencari pekerja bisa memperoleh dua pilihan yakni menggunakan ijazah dan sertifikat kompetensi, " kata Hanif dalam keterangan tertulis Kemenaker, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

“Ini harus menjadi perhatian serius BNSP ke depan selain persoalan sertifikasi profesi yang harus terus ditingkatkan, “ tambahnya.

hanif

Adapun, ketujuh anggota BNSP yang diambil sumpah dan dilantik adalah Kunjung Masehat (Ketua/unsur pemerintah), Miftakul Azis (Wakil Ketua/unsur masyarakat), Tetty Desiarty Soemarso, Bonardo Aldo Tobing, Muhammad Zubair, Mulyanto (unsur masyarakat) dan Henny S. Widyaningsih (unsur pemerintah).

Hanif menjelaskan BNSP bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi dan memiliki peranan sangat strategis dalam menjamin mutu tenaga kerja Indonesia. Karena itu kredibilitas lembaga BNSP menjadi tolok ukur dari penjaminan mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di pasar kerja.

Baca Juga: Pekerja Jago Teknologi dan Bahasa Asing Paling Dicari

Hanif juga meminta BNSP membuat standar pelayanan BNSP yang lebih jelas agar asosiasi profesi, lembaga pelatihan perusahaan yang akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), memperoleh informasi dan layanan yang memadai, inklusif dan terbuka untuk semua pihak.

"Diharapkan kinerja BNSP dapat terus meningkat dan memperoleh penilaian yang baik dari Ombudsman, " katanya.

Hanif mengungkapkan hingga saat ini sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP belum sepenuhnya memperoleh pengakuan dari kalangan industri.

"Ini yang perlu dibenahi oleh BNSP untuk memastikan agar sertifikasi profesi yang dibuat BNSP bisa dipastikan diakui juga oleh industri, " katanya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini