Uni Eropa Larang CPO Indonesia, Menko Luhut ke Polandia Pekan Depan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan akan terbang ke Polandia pada pekan depan untuk negosiasi larangan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia ke Uni Eropa. Lawatan ke sekian kalinya ke Eropa meminta pencabutan akan larangan tersebut.

Seperti diketahui negosiasi Indonesia pada Uni Eropa sebelumnya memperpanjang umur ekspor CPO ke sana. Uni Eropa mengizinkan CPO Indonesia masuk ke Eropa hingga tahun 2030 dari sebelumnya akan dihentikan di 2021.

Baca Juga:  Pemerintah Hentikan Sementara Pungutan Ekspor CPO, Ini Alasannya

Meski demikian, itu tidak menyurutkan pemerintah untuk terus bernegosiasi mencabut larangan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia. Indonesia terus mendekati pemerintah Polandia agar produk CPO bisa digunakan di Eropa, terlebih Presiden Uni Eropa berasal dari Polandia.

"Saya akan ke Polandia minggu depan. Kita akan lobby, salah satu tugas saya untuk meyakinkan mereka," kata Luhut ditemui di kantornya, Kamis (6/12/2018).

 

Soal isu lingkungan yang dicetuskan Uni Eropa sebagai alasan melarang CPO Indonesia, kata Luhut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah akan hal itu, yakni melalui moratorium kelapa sawit. Moratorium diatur dalam Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Beleid itu di antaranya mengatur peremajaan kebun kelapa sawit atau replanting, jadi tak dilakukan pembukaan lahan baru melainkan memperbaharui yang lama. Selain itu, dilakukan revitalisasi kelembagaan petani yang lebih kuat, contohnya dalam bentuk koperasi, agar mampu melaksanakan standar keberlanjutan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil).

Baca Juga: Ternyata, Pembangkit Listrik di Italia Ini 100% Gunakan CPO Indonesia

Dia menyatakan, perubahan dalam industri CPO yang lebih baik itu perlu diketahui Eropa, hal ini membuat dirinya akan menjelaskan secara langsung.

"Kita kan sudah bilang, kita sudah moratorium, sudah tidak bikin perlebaran (lahan) tapi memperbaiki lahan yang ada. Kemudian juga berkaitan SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) sudah diperbaiki, mereka harus tahu," jelasnya.

(kmj)