nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta: Tidak Ada Lagi Tumpang Tindih

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 11 Desember 2018 10:24 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 11 470 1989555 presiden-jokowi-luncurkan-geoportal-kebijakan-satu-peta-tidak-ada-lagi-tumpang-tindih-eaQFSb0PUa.jpeg Presiden Jokowi (Foto: Taufik/Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan geoportal kebijakan satu peta di Ruang Birawa, Hotel Bidakara Jakarta. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kebijakan satu peta salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

Baca Juga: Ada Kebijakan Satu Peta, Kegiatan Ekonomi Lebih Efisien

"Peluncuran tersebut untuk tidak ada tumpang tindih pemanfaatan lahan. Saya semakin ke lapangan makin tahu, di mana permasalahan urusannya itu. Artinya kita harapkan dengan kebijakan one map policy, kebijakan satu peta ini untuk bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa kita selesaikan," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dia menjelaskan, bahwa di Kalimantan 19,3% tumpang tindih pemanfaatan lahan. Seperti tumpang tindih di batasan desa sampai kecamatan.

Presiden Jokowi Hadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional 

"Maka kita harapkan dengan kebijakan satu peta hari ini siap. Data yang saya pegang sudah ada 83 dari 85 peta tematik telah selesai dikompilasi dan diintegrasikan saya sangat apresiasi," tuturnya.

Dia menuturkan dengan adanya geoportal kebijakan satu peta itu, bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dan perencanaan pembangunan bisa lebih akurat lagi. Bukan hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan peta yang detil.

Baca Juga: Pentingnya Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Nasional

"Pembangunan irigasi misalnya harus lewat mana akan ketahuan semua melalui peta ini. Juga kepemilikan konsesi akan kelihatan semua. Seperti Timur milik siapa, Barat milik siapa, ketahan semuanya dan lebih detil lagi tanah lahan di Pulau Jawa itu, 100 meter, 1.000 meter semuanya tahu," ungkapnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini