nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sebelum Diresmikan Jokowi, Menko Darmin Blak-blakan soal Pentingnya Kebijakan Satu Peta

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 13 Agustus 2018 12:22 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 08 13 320 1935757 sebelum-diresmikan-jokowi-menko-darmin-blak-blakan-soal-pentingnya-kebijakan-satu-peta-atyKDClHtW.jpg Foto: Menko Darmin soal Kebijakan Satu Peta (Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin menyebut kebijakan satu peta sangat penting untuk pembangunan Indonesia. Sebab dengan adanya kebijakan ini bisa mensinkronkan antara data yang ada di lapangan dengan yang ada di peta

"Kita sangat penting punya satu peta yang sudah kita kerjakan secara terintegrasi sehingga kalau manapun yang mau mengidentifikasikan lokasi itu dia terfasilitasi dengan baik, bapak ibu mungkin tidak tahu 514 kabupaten di negara ini," ujarnya dalam acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Apalagi lanjut Darmin, Indonesia sering kali kesulitan mendapatkan data-data detail mengenai kondisi dilapangan. Karena, luas wilayah Indonesia sangatlah luas sekali.

Adapun rinciannya adalah 1/3 merupakan daratan dan 2/3 merupakan wilayah laut. Belum lagi dari 2/3 itu banyak sekali macam-macam dari mulai hutan, sawah dan sebagainya.

 

Namun data yang ada di peta hanya terlihat merupakan wilayah daratan saja. Sedangkan dilapangan memiliki hambatan hambatan seperti hutan, wilayah sawah yang tidak terlihat didalam peta.

"Indonesia itu luas sekali, tetapi 2/3 dari wilayahnya adalah laut. Berarti 1/3 daratan. Dari 1/3 daratan itu, menurut undang-undang 2/3 hutan. Berarti 1/3 dari 1/3 hutan," jelasnya

Belum lagi lanjut Darmin, di wilayah perairan atau laut jauh lebih sulit dibandingkan diwilayah daratan. Ditambah lagi luas wilayah laut Indonesia sangatlah besar dan penjang dibandingkan negara negara lainnya.

"Bahkan menurut kawan-kawan dari KKP itu, kalau pulau yang luasnya di bawah 100 km persegi. Itu adalah iklim laut, sehingga kita jauh lebih perlu peta yang diintegrasikan yang konsolidasikan. sehingga kita bisa, menata penggunaan ruang secara lebih baik dan efisien," ungkapnya.

Sebagai salah satu contohnya, ketika pemerintah ingin membangun bendungan. Tanpa kebijakan satu peta belum tentu bendungan tersebut bisa terintegrasi dengan baik karena data-data sawah tidak terlihat dalam peta.

 

Belum lagi pembangunan bendungan tersebut juga belum tentu bisa optimum. Harus dilihat dari mana asal air tersebut berasal jangan sampai ketika mengairi sawah, air tersebut justru tidak sehat dan membahayakan.

"Nah, apalagi kalau kita melihat hasil pengairan dari suatu bendungan atau waduk. Itu sebenarnya perlu dilihat apakah penggunaan airnya betul-betul optimun. Dalam pengertian coba lihat sawah, ada kebun, ada sawah. Bolehkah di air di sini sudah terbuang sebelum digunakan mengairi sawah di sana," katanya.

"Yang sebenarnya kita tidak punya budaya mengenai peta. Konsep kita mengenai ruang dan waktu boleh jadi tidak sinkron dengan konsep modern, sehingga saya kira penggunaan peta di Indonesia pertama di Aceh waktu Islam masuk ke sana," jelasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini