nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Desa Tertinggal Berkurang 6.518 di Era Jokowi, Ini Rinciannya

Rikhza Hasan, Jurnalis · Jum'at 14 Desember 2018 14:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 14 320 1991267 desa-tertinggal-berkurang-6-518-di-era-jokowi-ini-rinciannya-kQuMwWV3A9.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi Desa (Podes). Pada Mei 2018 lalu tercatat ada pergeseran jumlah Desa Tertinggal, Desa Mandiri, dan Desa Berkembang.

Kepala BPS, Suhariyanto menyampaikan, jumlah Desa Tertinggal kini tercatat 13.232 desa (17,96%) atau turun dibanding 2014 sebanyak 19.750 desa (26,81%).

Sedangkan Desa Mandiri naik dari 2.894 (3,93%) tahun 2014 menjadi 5.559 desa (7,55%). Adapun Desa Berkembang juga mengalami peningkatan dari 51.026 desa (69,26%) menjadi 54.879 (74,49%).

“Hasil Podes 2018 itu menunjukkan keberhasilan pembangunan telah melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, khususnya yang menyangkut sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan,” kata Suhariyanto dikutip dari laman setkab, Jakarta, Jumat (14/12/2018).

 Baca Juga: Desa Tertinggal Berkurang, Jumlah Sekolah hingga Rumah Sakit Meningkat

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan jumlah Desa Mandiri sebanyak 2.000 desa, dan mengurangi jumlah Desa Tertinggal hingga 5.000 desa.

Sementara hasil Podes 2018 menunjukkan, Desa Mandiri bertambah 2.665 desa, dan Desa Tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa.

Mengenai sebaran Desa Tertinggal, Kepala BPS menunjukkan data, Provinsi Papua merupakan yang tertinggi (87,12%), disusul Papua Barat (82,03%), Kalimantan Utara 61,07%, dan Maluku 46,42%.

 Baca Juga: Hingga 2018, Presiden Jokowi Berhasil Kurangi 6.518 Desa Tertinggal

Sedangkan sebaran Desa Mandiri paling banyak berada di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta (40,31%), disusul Bali (27,67%), Jawa Barat 22,48% dan Sumatera Barat 20,10%.

Suhariyanto menjelaskan ada beberapa indikator mengenai penetapan Desa Mandiri, Tertinggal, dan Berkembang.

Berikut beberapa indokator Penetapan desa-desa yang dirangkum Okezone

Dimensi pelayanan dasar di antaranya:

1. Ketersediaan dan akses ke SMU sederajat, dimana jumlah desa yang ada SMU/SMK meningkat 19% dari 2014

2. Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek (desa yang ada apotek meningkat 54%)

3. Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit (desa yang ada rumah sakit meningkat 20%)

4. Akses ke bahan bakar lebih mudah (desa yang ada pangkalan/agen LPG meningkat 14 persen)

5. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga (desa yang sebagian warganya menggunakan jamban sendiri meningkat 26%)

6. Akses pengiriman ke pos atau barang (desa yang ada layanan pos meningkat 59%)

7. Waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor caman (rata-rata 34 menit dari sebelumnya 2014 rata-rata 1 jam 32 menit).

Adapun pada dimensi penyelenggaraan pemerintah desa di antaranya:

1. Otonomi Desa (penerimaan desa meningkat lebih dari 54%)

2. Kelengkapan pemerintahan desa (desa yang memiliki sekretaris desa meningkat 13%)

3. Kualitas SDM kepala desa (pendidikan kepala desa minimum SMU meningkat 10%).

Disebutkan juga oleh Kepala BPS, bahwa jumlah desa/kelurahan pada 2018 telah meningkat 1.741 desa/kelurahan dibanding 2014.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini