nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mulai 2 Januari 2019, BKPM Ambil Alih Sistem OSS

Selasa 18 Desember 2018 16:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 18 320 1992934 mulai-2-januari-2019-bkpm-ambil-alih-sistem-oss-6mDB1v1BD4.jpg Kepala BKPM Thomas Lembong (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan sistem layanan izn berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) terhitung 2 Januari 2019, akan mulai dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Untuk OSS kita sedang siapkan strategi untuk migrasi dari Menko (Perekonomian) ke BKPM, kita targetkan per 2 januari (2019), kan tanggal 1 libur, per 2 januari layanan ini sudah pindah ke BKPM," tutur Sekretasis Menko Perekonomian Susiwijono di kantornya, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Dia kemudian menjelaskan, nantinya dari empat aspek OSS, yang dikelola oleh BKPM hanya berupa sistem pengoperasiannya saja. Saat ini, Kemenko Perekonomian tengah merancang peraturan sebagai salah satu aspek pelayanan OSS.

Sementara aspek-aspek lainnya masih dipegang oleh Kemenko perekonomian. Pasalnya segala bentuk kebijakan harus dibentuk melalui Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Sistem Perizinan Online Diakses 1.000 Pengusaha Setiap Hari

"Kita mau bikin omnibus law, yang regulatory reform, dari aspek proses bisnisnya kita bikin NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) semua Kementerian, operasional layanan, sama penyelesaian kasus-kasus," kata Susi.

Susi juga kemudian mengakui, bahwa saat ini pihaknya tengah mengebut persiapan pengoprasian layanan OSS di BKPM. Ia juga memastikan, dengan pindahnya pengoperasian layanan OSS tidak akan banyak menimbulkan gangguan.

"Sebenarnya sistemnya kan virtual, jadi mau di sini atau di sana ngga masalah," kata Susi.

Sebagai informasi, sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, selain pembentukan Satgas Pengawalan Berusaha dan Reformasi Regulasi. Pelaksanaan sistem pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Sistem Izin Online di Daerah yang Masih Sulit

Sistem berbasis Teknologi Informasi ini merupakan interkoneksi serta integrasi dari sistem pelayanan perizinan yang ada di BKPM/PTSP Pusat (SPIPISE) serta PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem ini juga didukung oleh sistem dari berbagai Kementerian dan Lembaga penerbit perizinan, termasuk sistem Indonesia National Single Window (INSW), Sistem Adminisrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. (Rully Ramli -Inews).

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini