nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

BKPM Mulai Layani OSS Pada 2 Januari 2019

Koran SINDO, Jurnalis · Minggu 23 Desember 2018 10:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 23 320 1995009 bkpm-mulai-layani-oss-pada-2-januari-2019-RnPj3kezmD.jpg Kepala BKPM Thomas Lembong (Foto: Setkab)

JAKARTA – Pelayanan sistem Online Single Submission (OSS) akan dialihkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2 Januari 2019.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, cakupan pengalihan akan dilakukan secara bertahap.

Pertama, untuk operasional layanan perizinan berusaha berbantuan serta operasional sistem OSS akan dimulai pada 2 Januari 2019.

Operasional layanan perizinan berusaha berbantuan terdiri atas penyediaan pelayanan perizinan berusaha beserta fasilitas pendukungnya (OSS Lounge); penyediaan pusat layanan (call center1500765) dan layanan bantuan teknis melaluie-mail; serta penyediaan sumber daya manusia dan anggaran.

”Itu yang kami lakukan pengalihan atau migrasi ke BKPM,” ujarnya di Jakarta baru-baru ini. Susiwijono melanjutkan, meski sistem OSS akan dialihkan ke BKPM, untuk penyelesaian permasalahan dan kendala teknis tetap melibatkan tim teknis sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kedua, penyediaan infrastruktur sistem OSS oleh BKPM akan dimulai pada 1 Maret 2019.

”Infrastruktur sistem OSS mencakup jaringan, perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan perangkat pendukung akan dimulai pada 1 Maret 2019,” tuturnya. Dia mengatakan, untuk pengelolaan operasional sistem OSS tidak ada pemindahan sistem atau aplikasi karena sistem OSS merupakan sistem berbasis webdan saat ini berjalan di infrastruktur cloud.

”Kami menggunakan sistem cloud yang berjalan di data center serta tersertifikasi ISO 27001- 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” ungkapnya. Di sisi lain, Sekretaris Utama BKPM Andi Maulana mengapresiasi atas persiapan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama lima bulan dalam menjalankan pelayanan sistem OSS.

Menurut dia, ada beberapa hal yang masih butuh dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara lain pendampingan, penyempurnaan norma, standar, prosedur, kriteria, pengkajian regulasi, hingga penyelesaian hambatan.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini