DPR Munculkan Wacana Pembentukan Pansus Freeport
Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Fraksi Hanura menolak ada wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport di DPR. Dia menilai wacana Pansus Freeport sangat kental dengan kepentingan pilpres.
“Fraksi Hanura akan menolak pansus tersebut karena lebih kuat aroma pilpresnya. Apalagi, pansus ini dibuat dengan alasan ada kesepakatan yang dilanggar pemerintah bahwa pembayaran divestasi dilakukan setelah persoalan lingkungan diselesaikan dulu,” ucapnya.
Menurutnya, BPK dalam suratnya tidak mengatakan ada kerusakan. Perhitungan ini masih perlu didiskusikan lagi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup apakah sesuai dengan ketentuan yang ada.
Selain itu, perhitungan ini yang telah memperhitungkan pengaruhnya ke lokasi laut dengan perhitungan jasa ekosistem Rp166,09 triliun pun masih perlu didiskusikan kewajarannya.
“Jadi, kutipan BPK tersebut meminta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk memverifikasi kewajaran nilai tersebut dan apakah metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai tersebut sudah berdasarkan aturan yang ada,” tegasnya. (Mula Akmal)
(Dani Jumadil Akhir)
