nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Seluruh Gedung di DKI Harus Punya Drainase Vertikal Paling Lambat 31 Maret 2019

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 28 Desember 2018 13:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 28 470 1997000 seluruh-gedung-di-dki-harus-punya-drainase-vertikal-paling-lambat-31-maret-2019-Ds1gUGETMe.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Seluruh gedung atau perkantoran di DKI Jakarta harus memiliki drainase vertikal paling lambat 31 Maret 2019. Target pembangunan mencapai 1,8 juta drainase.

Untuk mempercepat pembangunan drainase vertikal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan instruksi gubernur.

Kewajiban bagi Pemprov DKI tidak hanya membangun, melainkan zero run off. Artinya, tidak boleh kantor pemerintahan di mana pun, termasuk sekolah, kecamatan, dan kelurahan, mengalirkan air hujan ke halaman.

“Seluruh aliran air hujan harus ditampung di wilayah sendiri. Tidak boleh keluar lahan. Itu instruksi barunya. Saya kasih waktu sampai tiga bulan ke depan,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

 Baca Juga: Bendungan Sukamahi dan Ciawi Kurangi Banjir Jakarta 30%

Untuk kantor pemerintah pusat, dia akan membicarakan lebih lanjut lantaran kewenangannya bukan berada di DKI. Bagi perusahaan swasta, dia mengklaim sudah ada beberapa yang membangun drainase vertikal.

“Saya kemarin sudah bicara tentang kantor pemerintah pusat dan nanti kita akan lakukan juga untuk kantor-kantor atau tempat usaha di seluruh Jakarta. Jadi hujan sebisa mungkin ditampung, kemudian dimasukkan ke tanah,” ungkapnya.

Menurut Anies, drainase vertikal diperlukan untuk menampung hujan sehingga bisa menjadi tabungan air ketika musim kemarau. Dia tidak ingin gedung-gedung milik Pemprov DKI menyalurkan air hujan ke lokasi lain.

Dia telah membicarakan pembangunan drainase vertikal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemprov DKI menargetkan 1,8 juta drainase vertikal. Saat ini Pemprov DKI baru membangun drainase vertikal di 6.500 titik.

 Baca Juga: Anies Klaim Sudah Uji Coba Vertikal Drainase dan Hasilnya Positif

Selain memperbanyak drainase vertikal, Pemprov DKI juga terus menormalisasi sungai atau kali yang menyempit guna mengoptimalkan Waduk Sukamahi dan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Namun upaya normalisasi sungai dengan cara pembebasan lahan terkendala satuan harga lahan yang mengalami perubahan.

Misalnya di Cipinang Melayu yang terhenti sejak 2014. Warga yang bersedia lahannya dibebaskan keberatan dengan harga appraisal pada 2015. Kemudian pada 2018 warga meminta harga appraisal sesuai dengan tahun ini.

 Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Akan Bangun 1.333 Sumur Resapan

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sepakat dengan keinginan warga. Menurutnya, pemerintah harus adil kepada rakyat sendiri. Bagi pemerintah, program seperti ini dilakukan untuk memberikan manfaat, bukan malah merugikan. Jadi meski secara legal sudah ada keputusannya, tidak bisa semena-mena menjalankan harga lama.

“Sekarang sedang dilakukan assesment dengan harga baru untuk tempat-tempat yang selama ini belum dieksekusi. Ketika kita mau melakukan itu tidak mungkin bisa dikerjakan dalam dua hari, appraisal seperti itu,” ujar Anies.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan menuturkan, pembangunan drainase vertikal menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Energi. Instansinya hanya bertugas menormalisasi sungai dengan melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu.

Sepanjang 2018 dinasnya telah membebaskan lahan dengan anggaran Rp900 miliar dari total Rp1,3 triliun. Sisanya Rp400 miliar akan dibayarkan tahun depan. Setelah diverifikasi ada perubahan harga yang harus diklarifikasi seperti di Cipinang Melayu.

“Dari Rp1,3 triliun, Rp500 miliar untuk waduk, situ, embung; Rp800 miliar normalisasi kali/sungai. Dari Rp800 miliar, sebesar Rp400 miliar dibayarkan tahun depan,” ungkap Teguh.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Ricki Marojahan Mulia mengatakan telah menguji coba tiga sumur resapan dangkal dan satu sumur resapan sedang pada objek berbeda.

Sumur resapan dangkal diuji di halaman sekolah, jalan, dan lapangan. Semua objek tersebut sudah disurvei dan merupakan lokasi yang tergenang cukup signifikan saat hujan. Adapun sumur resapan sedang diuji di sebuah rumah ibadah.

Hasil uji coba di halaman sekolah menunjukkan sebelum ada sumur resapan, genangan baru surut sekitar 24 jam. Namun saat hujan deras pada 22 November lalu, setelah ada sumur resapan, ternyata genangan hilang dalam waktu 15 menit.

Begitu juga genangan di jalan. Sebelum ada sumur resapan baru surut sekitar 10 jam, tapi pada tanggal sama genangan hilang dalam waktu 15 menit. Untuk uji coba di lapangan, genangan sebelum dipasangi sumur resapan biasanya 2-3 hari, tetapi pada 22 November lalu genangan hilang sekitar 2 jam.

“Kami yakin akan efektivitas drainase vertikal sebagai upaya menangani banjir asalkan penempatannya di lokasi yang tepat,” kata Ricki. (Bima Setiyadi)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini