Menteri Basuki: Infrastruktur Kerakyatan Bakal Jadi Prioritas
JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas pemerintah di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.
“Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak,” kata Basuki. Kebutuhan perumahan di Indonesia, menurutnya, masih tinggi sehingga untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN, namun juga kerja sama dengan per ban kan, pengembang, dan pemerintah daerah. Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR.
Baca Juga: Perbaikan Flyover Rawabuaya Selesai 14 Hari
“Setiap tahunnya Kementerian PUPR memperbaiki sekitar 160.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200.000 unit RTLH yang ada di seluruh Indo nesia,” kata Basuki. Terkait dengan itu, Menteri PUPR beberapa waktu lalu meresmikan 40 unit Rumah Khusus (Rusus) Desa Pucungrejo dan 3.813 unit rumah yang mendapatkan bantuan dana Program BSPS di Kabupaten Magelang. Rusus Desa Pucungrejo dibangun di atas lahan seluas 3.800 hektare dengan ukuran rumah tipe 28.
Melalui program BSPS, masyarakat menerima bantuan uang sebesar Rp15 juta untuk memperbaiki rumahnya. Penerima bantuan BSPS di Kabupaten Magelang tersebar di 21 desa antara lain Desa Grabag sebanyak 480 unit, Desa Muntilan sebanyak 140 unit, Desa Tempuran sebanyak 120 unit, Desa Ngablak sebanyak 240 unit, Desa Kaliangkrik sebanyak 160 unit, Desa Pakis sebanyak 230 unit, Desa Dukun sebanyak 268 unit, Desa Merto yudan sebanyak 180 unit, Desa Secang sebanyak 405 unit.
Kemudian di Desa Ngluwar sebanyak 160 unit, Desa Salam sebanyak 120 unit, Kajoran sebanyak 160 unit, Desa Windusari sebanyak 110 unit, Desa Salaman sebanyak 180 unit, Desa Mungkid sebanyak 170 unit, Desa Bandongan sebanyak 190 unit, Desa Sawangan sebanyak 190 unit, Desa Candi mulyo sebanyak 30 unit, Desa Srumbung sebanyak 60 unit, dan Desa Borobudur 200 unit. Anggota Komisi V DPR Sudjadi mengapresiasi program penyediaan perumahan Kementerian PUPR khususnya di Kabupaten Magelang. Menurut dia, banyak program kegiatan dari Kementerian PUPR di Magelang. Di bidang SDA sejak 2015 hingga 2018 telah di bangun saluran irigasi di 147 desa.
Kemudian 180 sumur bor di enam desa, embung di empat desa, dan bendung di 14 desa. “BSPS ada sekitar 7.000 unit. Bidang cipta karya ada kegiatan di 90 desa, revitalisasi tempat wisata di 19 desa, sanimas ada di tujuh desa. Untuk bidang Bina Marga ada sembilan jembatan gantung. Balitbang ada SPAM Desa, hydro power, alat pembuatan bahan bangunan dan lainnya,” tambahnya. Menteri PUPR juga meninjau pembangunan rusunawa yang terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang dibangun pada Juli 2018 oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun.
Rusun sebanyak satu tower empat lantai memiliki 58 unit kamar tipe 36. Kontraktor pelak sana adalah PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Kon sultan Supervisi PT Yodya Karya KSO Sehati.
(Sindonews)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
