nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masterplan Penanggulangan Bencana, Sri Mulyani: Semua Sedang Dikoordinasikan

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 02 Januari 2019 14:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 02 320 1998945 masterplan-penanggulangan-bencana-sri-mulyani-semua-sedang-dikoordinasikan-3gkLoHm5Pg.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Antara

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk merealisasikan rencana induk alias masterplan penanggulangan bencana alam. Hal tersebut menyusul bencana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk merealisasikan hal tersebut, saat ini pemerintah masih terus melakukan koordinasi antar lembaga. Khususnya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai instansi yang mengusulkan hal tersebut.

"Kalau mengenai masalah penanganan bencana itu semua dikoordinasikan," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (2/1/2018).

Baca Juga: Longsor Sukabumi, Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan LPG Berjalan Normal

Adapun anggarannya lanjut Sri Mulyani, masih akan menunggu hasil dari koordinasi tersebut. Setelah hasilnya keluar maka barulah pihaknya akan mengatur besaran anggaran yang diperlukan.

"Nanti kita akan ikuti apa yang menjadi koordinasi dari penanganan keseluruhan bencana," ucapnya.

Sebagai informasi, BNPB sendiri sempat mengusulkan kepada pemerintah terkait masterplan penanggulangan bencana pada 2015 lalu. Namun hal tersebut sempat hilang dan baru mencuat kembali pasca ramainya bencana uang terjadi di dalam negeri.

Adapun masterplan yang diusulkan BNPB sendiri sudah membuat rencana induk penanggulangan bencana sampai tahun 2045. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh.

sri mulyani

BNPB juga sudah menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait penanganan bencana dengan Kejaksaan Agung. Perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Agung dan BNPB meliputi enam ruang lingkup.

Lingkup pertama adalah mengenai pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, penyediaan data, informasi dan/atau keterangan saksi/ahli terkait penanganan perkara pidana, penempatan/penugasan jaksa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"BNPB juga sebelumnya mengeluh terkait anggarannya yang minim untuk menanggulangi bencana. Beberapa faktor penyebab adalah terbatasnya anggaran penanggulangan bencana," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini