nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Lurah Bakal Punya Kewenangan Kuasa Anggaran

Koran SINDO, Jurnalis · Senin 07 Januari 2019 10:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 07 320 2000870 lurah-bakal-punya-kewenangan-kuasa-anggaran-geAdBIkL1x.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Pengelolaan dana kelurahan dipastikan berbeda dengan dana desa. Dana tambahan kelurahan akan tetap bergabung di dalam anggaran kecamatan.

Hal ini dikarenakan kelurahan merupakan bagian dari kecamatan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 130 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. “Pelaksanaan penggunaan dana kelurahan ini berbeda dengan desa. Kalau kelurahan kan tetap menjadi bagian satuan kerjanya kecamatan. Sementara desa itu entitas sendiri. Kelurahan pengelolaan keuangannya jadi satu dengan kecamatan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Syarifuddin saat dihubungi di Jakarta.

Baca Juga: Desa Tertinggal Berkurang 6.518 di Era Jokowi, Ini Rinciannya

Meski begitu, Syarifuddin mengatakan, dengan ada aturan pengelolaan dana tambahan tersebut, ada fleksibilitas yang diberikan kepada kelurahan. Khusus anggaran tambahan, kelurahan diposisikan sebagai kuasa pengguna anggaran. “Jadi di sana ada fleksibilitas pengelolaan anggaran. Jadi tidak harus menunggu dari pak camat. Dengan diposisikan sebagai kuasa pengguna anggaran, berarti lurah seperti melaksanakan sebagian fungsi camat dalam pengelolaan anggaran. Lalu juga inisiatif kegiatan tidak harus menunggu dari pak camat,” jelasnya.

Dia pun menjamin bahwa wewenang tersebut tidak akan melanggar undang-undang (UU). Meskipun diposisikan sebagai kuasa pengguna anggaran, laporannya tetap harus dikonsolidasikan dengan kecamatan. “Kelurahan tetap jadi bagian dari kecamatan. Laporannya pun nanti dikonsolidasikan dengan kecamatan. Pak camat juga dapat melakukan evaluasi dan pengarahan terkait pengelolaan dana tambahan itu,” paparnya. Selain itu, Syarifuddin menambahkan, setiap kecamatan juga diharuskan membuka anggarannya. Dengan begitu, jelas anggaran untuk masing-masing kelurahan.

Sempat Sentuh Rp14.200 per Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat 0,53% 

“Jadi setiap alokasi kelihatan misalnya Kecamatan X anggarannya Rp10 miliar, nah selain anggaran untuk sekretariatan, ada sub-subnya yakni untuk kelurahan A anggarannya sekian, dan kelurahan B sekian,” katanya. Dana tambahan kelurahan tersebut diarahkan untuk dua hal, yakni sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Menurutnya, anggaran dana kelurahan sebesar Rp3 triliun akan bermanfaat. “Nominal Rp3 triliun untuk 8.000-an kelurahan, maka rata-rata bisa mendapatkan Rp350 juta sampai Rp360 juta. Cukup besar,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengaku cukup yakin bahwa anggaran tambahan ini akan efektif pengelolaannya. Hal ini mengingat sumber daya yang dimiliki kelurahan cukup baik. Seperti diketahui, pemerintah dipastikan akan mengucurkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun untuk kurang lebih 8.122 kelurahan di Indonesia pada tahun ini. Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penyaluran dan pencairan dana kelurahan tidak dilakukan langsung ke kelurahan, tapi melalui dana alokasi umum (DAU).

Di sisi lain Sri Mulyani menegaskan bahwa dana kelurahan ini bersifat tambahan terhadap anggaran yang sudah ada selama ini. Maka itu, sifatnya bukan menjadi pengganti dari anggaran kelurahan yang dialokasikan oleh kabupaten/kota.

(Dita Angga)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini