nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tagihan Kredit Korban Bencana Harusnya Diringankan

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 18 Januari 2019 10:49 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 18 320 2006139 tagihan-kredit-korban-bencana-harusnya-diringankan-Q4XdIWzlnv.jpg Kondisi Gempa dan Tsunami di Palu (Foto: Okezone)

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menekankan pemerintah sepatutnya dapat meringankan atau menyelesaikan persoalan kredit perbankan yang dialami masyarakat korban bencana alam seperti gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Selatan. Sebab pemerintah memiliki instrumen hukum untuk itu, yakni melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45 Tahun 2017.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 45 Tahun 2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam bisa menjadi dasar hukum atas kelonggaran penagihan hingga penghapusan kredit. Tinggal bagaimana pemerintah melakukan hitung-hitungannya,” katanya, saat menerima Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Palu, Donggala, dan Sigi, di Ruang Kerja Ketua DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Bambang memastikan akan meminta pemerintah ikut membantu menghapuskan tagihan kredit perbankan bagi para debitor yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Selatan. Hal ini menurut dia memungkinkan karena pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebelumnya juga telah meringankan beban pajak bagi para korban.

Baca Juga: PUPR Bangun Hunian Tetap bagi Korban Bencana Palu

Tindak lanjut keringanan penagihan hingga penghapusan kredit selain meringankan beban korban bencana alam, juga bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Palu, Donggala, dan Sigi.

“Tentu akan sangat membantu jika saudara-saudara kita yang terkena musibah tidak harus ditambah beban bagai mana memikirkan membayar kredit. Karena itu negara harus hadir dengan berbagai instrumen kebijakan. Selain menyediakan bantuan sosial maupun pemulihan infrastruktur, juga perlu mengurangi beban ekonomi mereka,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu pun kembali meyakinkan bahwa akan membahas kembali rencana penghapusan kredit tersebut kepada Kementerian Keuangan maupun instansi terkait lainnya seperti OJK ataupun Bank Indonesia.

“Jika memang baik untuk dilaksanakan, kita akan dorong eksekusi secepatnya. Jangan sampai kebijakan ini menggantung sehingga membingungkan saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam,” paparnya.

Baca Juga: Pengusaha Muslim Indonesia Ingin Ekonomi Daerah Terdampak Tsunami Bisa Tumbuh Kembali

Bambang mengungkapkan, tidak menutup mata banyak sekali para debitor yang usahanya harus gulung tikar lantaran terkena bencana. Jangankan membayar kredit atau memulai kembali usahanya, bahkan untuk makan sehari-hari saja masyarakat tidak jarang masih mengandalkan bantuan yang datang.

Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali yang menginisiasi pertemuan antara FPPH Palu, Donggala, dan Sigi dengan Ketua DPR mengingatkan bahwa bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi masih menyisakan kesedihan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Ribuan orang tiba-tiba menghadapi kerentanan sosial karena tidak memiliki tempat tinggal dan tidak sedikit aset produktif yang dimilikinya rusak, bahkan musnah terkena dampak gempa dan tsunami yang dahsyat.

Ali menilai, penagihan utang terhadap masyarakat korban bencana alam menggambarkan industri jasa keuangan tak memiliki rasa kemanusiaan.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini