6 Fokus Pemerintah Tingkatkan Inklusi Keuangan di 2019

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 21 Januari 2019 21:39 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 21 320 2007534 6-fokus-pemerintah-tingkatkan-inklusi-keuangan-di-2019-yTfLm1FX7j.jpg Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI, hari ini.

Menko Darmin mengatakan, pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah memetakan enam fokus kegiatan inklusi keuangan di Indonesia untuk 2019.

"Seperti, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen, Perluasan Pembukaan Rekening, Percepatan Sertifikasi Hak Properti Masyarakat yang Dapat Dijadikan Agunan, Optimalisasi dalam Layanan Agen Bank, Peningkatan Layanan Keuangan Digital dan Transaksi Non Tunai, serta Penguatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Inklusif," ujarnya, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca Juga: Bidik Inklusi Keuangan 75%, OJK Gandeng Pelaku Jasa Keuangan

Dia menjelaskan, bahwa pihaknya harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekedar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank.

"Tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut," tuturnya.

Dia menuturkan, secara fundamental negara Indonesia memang perlu membuat kebijakan yang bisa menarik modal asing. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI), melainkan juga untuk menutup defisit transaksi berjalan.

"Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya dana asing masuk ke Indonesia. Pertama, karena saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan," tuturnya

Kedua, lanjut dia, ekonomi modern memerlukan sektor keuangan untuk bisa memobilisasi dana dari masyarakat, misalnya melalui fintech (financial technology). Ketiga, masyarakat cenderung melakukan saving yang lama dalam bentuk tanah. Di sinilah pentingnya penguatan strategi nasional keuangan inklusif.

"Jadi, upaya memberdayakan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu aktif secara inklusif membangun ekosistem perekonomian yang baik untuk jangka panjang," jelasnya.

Baca Juga: MNC Finance Ikut Multifinance Day di Makassar

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir melaporkan hasil evaluasi kinerja keuangan inklusif 2018. Dari Desember 2017 hingga September 2018, jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) meningkat 80,4% menjadi 249.022 agen.

Sementara jumlah agen Laku Pandai meningkat 182,2% menjadi 804.308 agen. Kemudian jumlah unit kartu beredar meningkat 58% menjadi 142 juta unit dan jumlah uang elektronik terdaftar di agen LKD meningkat 145% menjadi 3,5 juta unit di rentang Desember 2017 s.d September 2018.

Pemerintah juga terus mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan dengan menerbitkan sertipikat bidang tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Adapun capaian sertipikasi Hak Atas Tanah tahun 2017 adalah sebanyak 4.231.616, sedangkan capaian sertipikasi Hak Atas Tanah sampai dengan Desember tahun 2018 sebanyak 9.400.000.

DNKI juga mendorong peningkatan peran koperasi simpan pinjam (KSP & credit union), memperluas layanan keuangan melalui sinergi dengan lembaga selain bank, serta meningkatkan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan," katanya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini