Kebijakan Kontroversial Menteri Susi Diapresiasi Dunia
Penenggelaman di antaranya dilakukan secara massal. Seperti pada perayaan HUT ke-73 kemerdekaan Indonesia 2018 lalu, Susi menenggelamkan 125 kapal maling ikan. Susi memimpin aksi tersebut dari Bitung, Sulawesi Utara. Selain di Bitung, penenggelaman kapal berlangsung di Pontianak, Cirebon, Aceh, Tarakan, Belawan, Merauke, Natuna atau Ranai, Ambon, Batam, Terempa atau Anambas. Langkah tegas Susi ini bukan tanpa resiko.
Dia harus menghadapi kritikan dari berbagai pihak, dari dalam maupun luar negeri. Bahkan dari dalam negeri kritikan itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan yang meminta Susi menghentikan peneng gelaman kapal yang melakukan illegal fishing diberhentikan.
Alasannya, karena aksi yang dilakukan Susi selama 3 tahun belakangan ini dinilai sudah cukup menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia pada dunia. Di sisi lain Luhut ingin KKP fokus ke optimalisasi di bidang ekspor produksi ikan.
Menurut dia, banyak daerah yang jumlah tangkapan ikannya melimpah hingga perlu dilakukan produksi frozen untuk meningkatkan jual beli ikan ke luar negeri, bukan lagi pengalengan. Dari luar negeri, protes keras datang dari Vietnam yang nelayannya paling banyak menjadi korban kebijakan Susi.
Ha Hai dari Asosiasi Advokat Ho Chi Minh City yang mewakili sejumlah kapten kapal Vietnam yang ditahan di Indonesia kepada BBC meminta Indonesia tidak menenggelamkan kapal asing yang ditangkap tanpa sidang. Protes sama disampaikan Ketua Asosiasi Perikanan Luar Negeri, TOFA, Aphisit Techa niti sawad.
Dia menuding, penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia melanggar konvensi PBB tentang hukum laut 1982. Menurut dia, kapal yang tertangkap mencuri ikan harus di gunakan kembali untuk transportasi atau untuk dilelang. Susi tidak ambil pusing dengan berbagai kritikan maupun protes.
Dia menegaskan, penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, setelah kapal pencuri ikan ditanggap diwilayah perairan Indonesia dan di proses secara hukum. President Director of PT ASI Pudjiastuti Marine Product itu menegaskan, apa yang dilakukan merupakan tugas negara untuk menjalankan amanah UU Perikanan.
Di balik kontroversi, kebijakan Susi membawa hasil konkret. Stok ikan di perairan Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Berdasar keterangan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, pada tahun 2016, stok ikan Indonesia sebesar 6,5 juta ton. Sedangkan pada tahun 2017 stok ikan tercatat naik sebanyak 7,3 juta ton. Pada 2018 lalu, stok ikan Indonesia diperkirakan mencapai 12,5 juta ton atau naik 71%.
Nama- Nama Lain
Nama lain dalam kategori per tahanan dan keamanan dalam daftar itu adalah Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina. Dia dianggap telah merespons tantangan keamanan terbesar yang di hadapi Bangladesh dengan kedermawanan yang dia tidak selalu tunjukkan pada lawannya di dalam negeri.
“Bukannya mengusir sekitar 700.000 Rohingya yang lari dari persekusi di Myanmar, Hasina menyambut mereka dan mengizinkan mereka tinggal di negaranya,” ungkap pernyataan Foreign Policy. Penasihat Presiden Rusia Vla dimir Putin, Vladislav Surkov, yang juga masuk daftar tersebut, dikenal salah satu penasihat terdekat Putin yang mahir dalam seni propaganda.
“Surkov tidak hanya memperkuat kekuasaan Kremlin dengan menata ulang partai-partai oposisi dan kelompok civil society di Rusia, dia juga memanfaatkan perpecahan media untuk meningkatkan disinformasi Rusia di dalam dan luar negeri,” papar pernyataan Foreign Policy.
