nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perintah Presiden ke Menteri Susi: Perizinan Kapal Harus Dibenahi

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Kamis 31 Januari 2019 08:49 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 31 320 2011743 perintah-presiden-ke-menteri-susi-perizinan-kapal-harus-dibenahi-cmUUd2cCXk.jpg Presiden Jokowi (Foto: Setkab)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar masalah perizinan kapal segera dibenahi. Saat dialog dengan sejumlah nelayan, ada yang menyebutkan perlu waktu 22 hari untuk mengurus perizinan kapal, Presiden Jokowi langsung menukas itu masih lama.

“Saya berikan contoh, izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. 2 jam keluar 9 izin. Zaman kayak gini, zaman artifisial intelligence, zaman internet of things, zaman virtual reality, masa masih berhari-hari. Jam urusannya sekarang harusnya,” katanya dilansir dari laman Setkab, Kamis (31/1/2019).

Baca Juga: Perizinan Kapal dan Usaha Jadi PR Pengusaha Perikanan

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Dirjen yang mengurus masalah tersebut, agar membantu nelayan, jika laporan mereka tidak memberikan informasi yang cukup untuk keluarnya izin.

“Ya diajari mereka agar benar. Kemudian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga harus benar. Laporan dari pengusahanya bener, tapi KKP juga harus benar dan cepat. Dua-duanya dong,” pesan Presiden Jokowi.

Presiden meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar memerintakan kepada Dirjen untuk membangun sebuah sistem untuk perizinan yang cepat. “Yang jam, sekarang urusan kita zaman IT kayak gini masih hari, masih minggu, enggak lah. Apalagi bulan, enggak lah. Jam,” pesan Presiden.

Presiden Jokowi Berpesan TNI-Polri Jaga Stabilitas Keamanan di Tahun Politik 

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mencontohkan apa yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Pergi sekarang ke BKPM yang mau investasi, coba, kalau ada pengusaha yang di sini. Mau bangun apa, 9 izin, 2 jam jadi. Dan saya buktikan saya betul. Izin-izin yang lain, komitmen-komitmen. Artinya, yang syaratnya yang menyiapkan pengusahanya bukan di sisi pemerintah,” jelas Presiden.

Presiden menekankan agar ada pembenahan di dalam perizinan, sehingga betul-betul kita tahu sebetulnya hasil ikan yang kita dapatkan per tahun berapa itu jelas. “Masak 7.000 kapal sampai 13.000 kapal hilang, kita enggak dapat hasil yang melimpah. Ada yang keliru kan kalau gini,” ujarnya.

Tampak hadir dalam kesempatan itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama para pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini