Share

970 Ribu Ha Hutan Diberikan ke Masyarakat

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 31 Januari 2019 14:37 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 31 320 2011919 970-ribu-ha-hutan-diberikan-ke-masyarakat-bq94VcxvA3.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Ditemui usai Rakor, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, rapat koordinasi untuk melaporkan terkait program reforma agraria. Khususnya program reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan alias perhutanan sosial.

"Tadi sama Pak Menko rapat laporan dari tim pelaksana reforma agraria yang redistribusi tanah dari hutan itu dilaporkan kepada namanya tim percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH). Jadi rapatnya itu jadi diteliti satu per satu di provinsi," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Baca Juga: Program Perhutanan Sosial Dikebut, Ini Penjelasannya

Menurut Siti, berdasarkan hasil laporan selama 2018, realisasi perhutanan sosial yang sudah terverifikasi adalah sekitar 900.000-970.000 hektare (ha) dan siap untuk dilepas. Nantinya tanah kawasan hutan tersebut akan dilepas dan diberikan kepada masyarakat.

Siti menambakan, hingga 2019 kawasan hutan yang dialokasikan menjadi perhutanan sosial ialah 4,3 juta ha. Sementara luasan kawasan perhutanan sosial di seluruh Indonesia selama 2018 mencapai 3,4 juta ha.

"Verifikasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) sudah selesai. Tadi angkanya 900.000-970.000 ha," katanya.

Bak Karpet, Bunga Bluebell Liar yang Mekar di Tengah Hutan Belgia

Siti menjelaskan, untuk menjadikan kawasan hutan sebagai perhutanan sosial ada kriteria tertentu yang menjadi penilaian. Misalnya hutan harus merupakan kawasan yang sudah tidak produktif dan berada dikawasan penduduk.

"Jadi dari hutan dengan kriteria-kriteria tertentu misalnya yang enggak produktif bisa dilepaskan kemudian sudah ada penduduknya, banyaklah itunya ya kriterianya," ujarnya.

Baca Juga: 92 SK Perhutanan Sosial Diserahkan, Menko Darmin: Perlu Diawasi agar Hutannya Tidak Rusak

Nantinya, lanjut Siti, tanah perhutanan sosial tersebut diperuntukan akan diberikan kepada rakyat. Sebab berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo jika seluruh yang tidak produktif harus bisa dimanfaatkan oleh rakyat.

"Cita-citanya sampai dengan hutan sosial sudah disiapin distribusinya kepada rakyat kan tidak gampang mesti dilihat satu-satu. Alamat orangnya, segala macam karena harus sampai dengan tepat. Kan Presiden Jokowi mintanya gitu harus untuk rakyat," katanya.

Siti menambahkan, selain perhutanan sosial dirinya juga menyiapkan alokasi hutan lewat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam program reforma agraria. Reforma agraria sendiri ditargetkan ada sekitar 4,1 juta ha sertifikat yang dibagikan kepada masyrakat.

"Ada juga yang kita keluarkannya melalui pelepasan yang untuk rakyat itu sudah 1 jutaan. Jadi total sudah 2,4 juta dari 4,1 ha," tuturnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini