nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Asosiasi Belum Terima Data Resmi LBH Jakarta soal Fintech Nakal

Mulyani, Jurnalis · Senin 04 Februari 2019 14:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 04 320 2013547 asosiasi-belum-terima-data-resmi-lbh-jakarta-soal-fintech-nakal-0IfJIxyUKS.jpg Foto: AFPI Belum Terima Data dari LBH Jakarta soal Fintech Nakal (Muly/Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (APFI) meminta Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta memberi data pelanggaran penyelenggara fintech pendanaan online yang dilaporkan ke LBH.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah mengatakan, hal ini belum dapat dituntaskan sebab hingga saat ini asosiasi belum memperoleh data-data pendukung dari LBH.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah meminta data-data mengenai pelanggaran tersebut kepada LBH Jakarta, namun hingga saat ini OJK belum mendapatkan data-data tersebut.

"Sangat disayangkan tidak ada itikad baik dari LBH sebagai pihak penerima laporan tersebut kepada AFPI maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ungkap Kuseryansyah, di Kantor AFPI, Senin (4/2/2019).

 Baca Juga: 45% Dana di Bank Bisa Beralih ke Fintech

Sebelumnya, AFPI telah mengundang LBH Jakarta untuk menyelesaikan pengaduan nasabah ini dan melakukan keterbukaan informasi sehingga asosiasi dapat melihat permasalahannya, apakah itu fintech legal atau ilegal.

Menurut Kuseryansyah, LBH sebagai bantuan hukum seharusnya berlaku adil dalam mengambil tindakan, khususnya terkait masalah pengaduan pelanggaran yang masuk ke LBH mengenai fintech pendanaan online.

Kuseryansyah juga menilai alasan pihak LBH Jakarta yang tidak memberikan data dan informasi dari pengaduan pelanggaran fintech yang diadukan kepadanya, terkait masalah kerahasiaan data, hanya mengada-ngada.

 Baca Juga: AFPI Ditunjuk OJK sebagai Asosiasi Resmi Penyelenggara Layanan Pinjam Uang Online

AFPI mengaku pernah menyelesaikan masalah-masalah terkait kasus pinjaman online, yang diadukan kepada LBH Bandung, dan tidak terjadi seperti ini.

"Kita tidak tahu LBH Jakarta itu menuduh siapa, kasusnya apa, platformnya apa, dan kapan pelanggaran itu. Kita juga mau tahu kasusnya apa biar dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini