nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengembangan Infrastruktur dan Hunian Layak Ditingkatkan

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 06 Februari 2019 10:21 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 06 320 2014244 pengembangan-infrastruktur-dan-hunian-layak-ditingkatkan-JkZ2tcfzbS.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah terus meningkatkan pengembangan infrastruktur dan hunian layak bagi masyarakat di kawasan pedesaan.

Untuk menentukan prioritas bidang kerja pada Program Kerja 2019 dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) 2019.

Dalam RPJMN 2015-2019, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menargetkan untuk mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir tahun 2019.

“Menurut sensus potensi desa yang diselenggarakan oleh BPS pada 2018 lalu, ada 6.500 desa yang telah dientaskan. Selain itu, dari target untuk menciptakan 2.000 desa mandiri, saat ini sudah ada 2.650 sekian desa dengan status mandiri. Jadi beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui,” kata Eko Putro Sandjojo.

 Baca Juga: Presiden Jokowi: Dana Desa Harus Ditambah Lagi

Eko menjelaskan, dalam hal dana desa, desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya selama empat tahun terakhir.

“Desa mampu membangun antara lain hampir 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, posyandu, pasar, bumdes, dan embung. Desa juga mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa,” katanya.

Menurutnya, pembangunan ini memberikan dampak positif di mana kemiskinan di desa rate penurunannya tidak kalah dengan kota, tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa lebih rendah dibandingkan di kota, dan angka pengangguran di desa juga lebih kecil ketimbang kota.

 Baca Juga: Kenaikan Alokasi Dana Desa Sumber Gaji Perangkat Desa

Rapat kerja teknis ini juga untuk memfokuskan wilayah program kerja dan isu-isu yang akan digarap pada tahun ini dan 5 tahun ke depan. Serta melakukan evaluasi atas program-program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Rapat dihadiri pejabat dari Kemendesa dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal PDTu.

“Rapat ini penting untuk menyinkronkan serta menyinergikan program kerja kita dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendesa PDTT maupun dengan kementerian lain,” ujar Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT.

Sesuai dengan amanah penugasan pemerintah, wilayah kerja Ditjen PDTu itu mencakup wilayah perbatasan, pulau terluar, pulau kecil, daerah rawan pangan, rawan bencana, dan daerah pascakonflik.

"Fokus dan lokus ini perlu kami pertajam lagi untuk melihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang perlu segera ditangani dan yang belum tersentuh. Jadi, ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Nawacita untuk melakukan pembangunan dari pinggiran," katanya.

Menurut Aisyah, meskipun Ditjen PDTu sudah dibentuk sejak 2015, selama ini masih sering ada pertanyaan tentang fokus dan wilayah kerja PDTu dan kaitannya dengan daerah tertinggal.

“Kami fokus di daerah perbatasan, pulau terluar, pulau terpencil, dan daerah rawan pangan, rawan bencana, dan pascakonflik,” ungkap dia.

Khususnya untuk dua hal pertama (perbatasan dan pulau kecil terluar) merupakan atribut lahiriah yang akan melekat sepanjang republik ini menjadi sebuah kesatuan NKRI.

Hal ini menjadi penekanan mendasar bahwa unit kerja PDTu sangat bersifat locus based, terlepas apapun kondisi daerah baik dari segi pembangunan maupun pengembangan sosio ekonominya. (Anton C)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini