Presiden Jokowi Serahkan 13.900 Ha Lahan Hutan Sosial bagi Warga Cianjur

Rikhza Hasan, Jurnalis · Sabtu 09 Februari 2019 16:07 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 09 320 2015694 presiden-jokowi-serahkan-13-900-ha-lahan-hutan-sosial-bagi-warga-cianjur-fha6rBVORJ.jpg Pemanfaatan Hutan Sosial bagi Warga Cianjur (Foto: KBUMN)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Surat Keputusan (SK) pemanfaatan hutan sosial seluas 13.900 hektare ke 8.900 kepala keluarga di Cianjur, Jawa Barat. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sehingga mendorong ekonomi daerah setempat

“Yang saya terus dorong adalah bagaimana lahan ini menjadi produktif dan benar-benar dimanfaatkan. Silakan Bapak Ibu menggunakan lahan sampai dengan 35 tahun, untuk berusaha tani dan dimanfaatkan dengan baik,” ungkap, Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian BUMN, Jakarta, Sabtu (9/2/2019).

Dalam kunjungannya didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sejumlah Direksi BUMN dan Pejabat Daerah setempat.

“Terdapat 25.863 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan, di mana 70% di antaranya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Sementara itu, terdapat 10,2 juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tanpa aspek legal dalam mengelola sumber daya hutan,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Status Kepemilikan 180 Ribu Ha Kawasan Hutan

Banyak lahan negara yang dikuasai dan digarap petani secara liar (sekira 12 juta hektare/ha) di mana proses penggarapan tidak memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan hidup sampai pada praktik sewa dan jual beli lahan negara.

Pemerintah menilai, lahan-lahan Perhutani di berbagai daerah di Indonesia yang tidak optimal perlu didorong pemanfaatannya, sehingga memiliki nilai ekonomi yang secara langsung dirasakan masyarakat sekitar kawasan hutan. Solusi diberikan dengan mengalokasikan lahan 12,7 juta ha untuk program Perhutanan Sosial dimana masyarakat diberikan Izin Pengelolaan Hutan (IPH) untuk penggarap lahan Perhutanan Sosial melalui skema kerja sama sinergi kemitraan antara penggarap lahan dengan BUMN.

Dalam kesempatan ini, Menteri Rini mengungkapkan, BUMN mengambil peran dalam mendorong upaya pemerintah dalam optimlisasi lahan hutan negara bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Perhutanan Sosial juga merupakan komitmen BUMN hadir untuk negeri melalui keseluruhan kegiatan dan tata laksana Perhutanan Sosial yang mendapat dukungan penuh BUMN sesuai bidangnya dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam sebuah bisnis proses yang terintegrasi.

Baca Juga: 970 Ribu Ha Hutan Diberikan ke Masyarakat

Perhutani akan fokus menyediakan lahan hutan yang siap digunakan untuk mendukung program perhutanan sosial, sementara Himbara akan fokus dalam pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani penggarap.

“Terima kasih kepada BUMN yang sudah bersinergi bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur khususnya dan di Provisni Jawa Barat pada umumnya. Saya mendorong BUMN untuk memantu petani mendapatkan pendanaan, mendapatkan kepastian pasar/serapan hasil produksi, mendapatkan pembinaan intensif dari departemen terkait serta perbankan, mendapat kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap, mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis dan pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti,” tegas Rini.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini