nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Asosiasi Dorong Sertifikasi Gedung Bangunan

Koran SINDO, Jurnalis · Sabtu 09 Februari 2019 13:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 09 470 2015691 asosiasi-dorong-sertifikasi-gedung-bangunan-5u3R2Kuysj.jpg Ilustrasi Gedung di Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA – Asosiasi Profesi Pemeliharaan Gedung atau Building Engineering Association (BEA) mendorong adanya sertifikasi bangunan gedung laik fungsi yang disahkan dalam satu payung hukum kementerian/ lembaga terkait.

Ketua Umum BEA Mardi Utomo mengatakan, selama ini profesi pemelihara gedung atau bangunan belum banyak diperhatikan pemerintah. Sementara risiko yang ditanggung profesi ini cukup besar .

“Begitu ada kejadian yang terkait dengan kecelakaan kerja di sebuah gedung. Maka orang yang paling bertanggung jawab adalah kepala teknisi gedung atau manajer pemeliharaan dan fasilitas gedung. Jadi diperlukan kompetensi yang legal di sini,” ujar dia, di sela-sela BEA Expo 2019 di Jakarta ke marin.

Baca Juga: BTN Incar Kredit Baru Rp6 Triliun dari Indonesia Property Expo

Pameran BEA Expo 2019 ini di buka oleh Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) Defy Indiyanto Budiarto. Selama ini, kata Mardi, aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung masih berada di payung hukum kementerian yang berbeda-beda. Misalnya, untuk keselamatan kecelakaan kerja atau K3 berada di ranah Kementerian Ketenagakerjaan.

“Sedangkan sisi teknisnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR). Ini yang mau kita sesuaikan agar berada di satu payung hukum,” ungkapnya. Dia berharap, ke depan pemerintah bisa memberikan porsi yang berimbang. 

Artinya, perhatian pemerintah tidak selalu tertuju pada masa pembangunan konstruksi, melainkan juga masa atau pasca konstruksi. “Usia gedung itu punya waktu yang berbeda-beda. Tergantung usianya. Jadi diperlukan investasi tambahan dari sisi perawatan ketika usianya sudah cukup lama.

Nah aturan ini juga harus jelas,” ujarnya. Dia menambahkan, selama ini, sertifikasi gedung, khususnya untuk bangunan yang di kelola asing, harus melalui sertifikasi atau kompetensi inter nasional. Padahal, dengan anggota BEA sekitar 700 orang, sudah mampu atau memiliki kualifikasi yang memadai.

Baca Juga: 5 Prinsip Dasar dalam Bisnis Properti

Yang di butuhkan saat ini adalah legalitas mengenai profesi pemelihara gedung. Sebagai informasi, data dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta menyebutkan bahwa gedung layak fungsi di Indonesiahanya mencapai persentase 70%.

Di tempat yang sama, Komisaris PT Pembangkitan Jawa Ba li (PJB) Defy Indiyanto Budiarto mengatakan, saat ini ada sinergi yang baik antara kalangan profesi pemelihara gedung dan PLN sebagai penanggung jawab energi listrik di Indonesia.

Defy mengatakan, PLN akan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaiknya kepada pelanggan/pengelola gedung.“Tapi tentu juga harus diiringi dengan green energy sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bukan hanya bagi pengelola gedung, juga untuk banyak pihak,” pungkasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini