nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perjanjian Kerjasama RI-Pakistan Didasarkan Perpres

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 11 Februari 2019 14:49 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 11 320 2016350 perjanjian-kerjasama-ri-pakistan-didasarkan-perpres-ovUGAFgeZW.jpeg Foto: Menteri Perdagangan Enggartiasto (Yohana/Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang ratifikasi kesepakatan perdagangan dengan Pakistan atau Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA). Beleid ini merupakan satu dari tujuh perjanjian dagang internasional lainnya yang juga dikeluarkan, sebab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak kunjung memproses hingga akhirnya melampaui tenggat pengajuan selama 60 hari.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, pengesahan perubahan perjanjian kerjasama Indonesia-Pakistan menjadi hal penting sehingga disahkan melalui Perpres. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI yang berlangsung hari ini, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Indonesia-Turki Intensifkan Perundingan CEPA

Dia menjelaskan, bila tidak dilakukan ratifikasi perjanjian maka Indonesia akan mengalami kerugian yang besar. Neraca perdagangan Pakistan terhadap Indonesia mengalami defisit yang besar, sehingga mereka menuntut adanya perubahan perjanjian.

Dalam hal ini, Pakistan menyatakan akan membatalkan seluruh kerjasama perdagangan dengan Indonesia jika tidak dilakukan perubahan. Padahal, pada 2017 saja, surplus perdagangan Indonesia pada Pakistan sebesar USD2,15 miliar, di mana pasar minyak kelapa sawit senilai USD1,46 miliar.

"Kemarin saja, pada waktu ada sedikit hambatan mengenai jeruk kino (dari Pakistan), mereka akan alihkan sawit (dari Indonesia). Serta, pada saat kita mau terlambat saja tanda tangan Indonesia-Pakistan PTA, dia mau batalkan semua kerjasama dan mulai dari nol lagi. Itu artinya, kita bakal kehilangan seluruh market share ke Pakistan padahal neraca perdagangan kita ke sana surplus," jelasnya.

enggar

Menurut Enggar, jika perundingan Perluasan Cakupan Perjanjian Indonesia-Pakistan PTA tidak segera dimulai, Indonesia juga berpotensi kehilangan kesempatan untuk meningkatkan ekspor dan daya saing produk Indonesia.

"Selain itu juga akan mengganggu hubungan baik kedua negara untuk jangka panjang yang sudah dibangun sejak lama," katanya.

Dia menjelaskan, dengan adanya perubahan perjanjian ini, Pakistan juga diharapkan dapat mengurangi kebijakan yang menghambat produk ekspor Indonesia melalui pengenaan Non-Tariff Barriers (NTBs), seperti yang dialami untuk produk pinang Indonesia dan sapu lidi.

"Sebagian produk dalam Amandemen Indonesia-Pakistan PTA merupakan bahan baku untuk industri di Indonesia, sehingga akan memberikan dampak positif bagi industri dalam negeri dengan pilihan bahan baku yang kompetitif," tutur dia.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini