nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Norwegia hingga AS Bantu Bereskan Masalah Hutan RI

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 12 Februari 2019 20:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 12 320 2017042 norwegia-hingga-as-bantu-bereskan-masalah-hutan-ri-qw6kZb3Ky1.jpg Hutan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini dibentuk khusus untuk mengurus masalah penyelesaian hutan dan lingkungan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, badan baru ini nantinya akan berisi beberapa Kementerian dan Lembaga terkait. Bahkan, dalam lembaga ini juga pemerintah membuka kesempatan kepada negara lain untuk bergabung di dalamnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Serahkan 13.900 Ha Lahan Hutan Sosial bagi Warga Cianjur

Bahkan sudah ada beberapa negara yang bersedia bergabung di dalamnya. Untuk negara yang bakal membantu di antaranya Norwergia, Finlandia hingga Amerika Serikat.

"Peraturan ini mengatur bagaimana keuangan pemerintah ini bisa didukung oleh donor-donor yang satu pintu agar tidak tercecer. Nanti akan segera masuk dukungan luar negeri, dari negara yang respons dan pro dengan kita (dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup)," ujarnya dalam diskusi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Bambang melanjutkan, pihaknya masih terus melakukan komunikasi antar Kementerian/Lembaga. Dirinya menargetkan Badan baru ini bisa terbentuk paling lambat Maret 2019 mendatang.

Nantinya, sebagai modal awalnya nantinya akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terlebih dahulu. Nantinya dana tersebut akan dikelola lewat bank kustodian, tapi dia masih belum tahu bank yang mana yang bakal ditugaskan.

Bambang sendiri menghitung, saat ini di KLHK mengendap dana sebesar Rp2 triliun untuk penanganan masalah lingkungan dan hutan. Kementerian juga punya dana cadangan Rp2 triliun artinya ada dana sekitar Rp4 triliun lebih sebagai modal awal.

"Jadi, sementara dana pakai yang ada. Nanti ada Rp 4,5 triliun di sana mungkin ada jadi modal pertama," ucapnya.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Status Kepemilikan 180 Ribu Ha Kawasan Hutan

Dia mengungkapkan, selama ini, dana untuk mengurai masalah lingkungan hidup, khususnya di hutan-hutan di luar konsensi area industri, tercecer di berbagai kementerian. Karena itu, nantinya dana lingkungan yang ada di instansi lainnya juga akan berada satu pintu di BDPLH.

"Tahun ini rehabilitasi hutan Rp 3 triliun di seluruh Indonesia, dengan berbagai pendekatan seperti DAS. Kalau pakai APBN enggak mencukupi," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini