nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

OJK: Bunga Pinjaman Online Legal Mengacu Standar Internasional

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2019 19:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 13 320 2017565 ojk-bunga-pinjaman-online-legal-mengacu-standar-internasional-2tkVKihEgo.jpg Ilustrasi Fintech (Foto: Betanews)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan besaran suku bunga pinjaman online atau fintech peer to peer lending tak bisa ditetapkan regulator, melainkan hanya bisa ditentukan sesuai mekanisme pasar. Dalam hal ini, besaran bunga berdasarkan ketentuan yang disepakati oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dengan memperhatikan pasar.

Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech (DP3F) OJK Hendrikus Passagi menyatakan, fintech yang legal atau mendapatkan izin dari OJK harus terdaftar sebagai anggota AFPI. Hal itu berdasarkan ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016.

Baca Juga: Jangan Terlilit Jeratan Utang Pinjaman Online, Begini Tipsnya

Sehingga, standar operasional fintech dari penetapan suku bunga hingga penagihan pada nasabah peminjam, juga berdasarkan ketentuan asosiasi yang memang telah dikoordinasikan dengan OJK.

Hendrikus menjelaskan, dalam menetapkan besaran suku bunga pinjaman, asosiasi memiliki ketentuan agar tak semena-mena menjerat peminjam. Di mana bunga yang telah ditetapkan APFI yakni 0,8% per hari.

"Faktanya bunga itu diatur maksimumnya, bahkan dendanya diatur maksimal 90 hari dan tidak boleh melebihkan pokoknya. Itu yang mengaturnya adalah AFPI," kata dia ditemui di Gedung OJK, Rabu (13/2/2019).

Dia mengatakan, penetapan itu telah melalui riset terlebih dahulu oleh AFPI, sehingga standar yang digunakan sesuai dengan internasional.

"Jadi jangan dikira itu hanya dilakukan sendiri, mereka melakukan kajian, termasuk soal suku bunga itu mengacu OJK Inggris. Mereka melakukan studi banding. Jadi model penagihan dan batasan lain akan mengacu kepada international best practice," jelasnya.

Baca Juga: Sopir Taksi Bunuh Diri karena Pinjaman Online, Satgas: Itu Fintech Ilegal

Hendrikus mengatakan, pihaknya terus mendorong seluruh fintech dapat mengedepankan transparansi dalam rangka perlindungan konsumen. Sehingga, ketika nasabah melakukan peminjaman dana, maka sudah diketahui risiko yang diambil, baik itu soal jatuh tempo pembayaran maupun besaran bunga.

"Jadi kalau ada fintech dikeluarkan dari AFPI karena tidak patuh soal tingkat bunga, kami juga akan mencabut (izinnya)," kata dia.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini