nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tarik Investor, Pemerintah Bakal Gratiskan Akses Data Migas

Selasa 19 Februari 2019 14:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 19 320 2020047 tarik-investor-pemerintah-bakal-gratiskan-akses-data-migas-npvlP07tGb.jpg Foto: Wamen ESDM Bakal Gratiskan Data Migas (Ist)

JAKARTA - Untuk menarik investor minyak dan gas bumi (migas) ke Indonesia, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar berencana menggratiskan data untuk dapat diakses secara luas bagi kepentingan studi investasi.

"Beberapa data umum nantinya akan dapat diakses para calon investor atau untuk studi, tentunya ada beberapa aturan yang harus diikuti," kata Arcandra Tahar dalam Seminar Energi 2019 seperti dikutip Antaranews, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

 Baca Juga: Disayangkan, Defisit Migas Tak Dibahas Dalam Debat Capres

Kebijakan tersebut merupakan revisi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2006 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data migas, data eksplorasi, dan eksploitasi.

Akan ada skema anggota dan nonanggota untuk bisa mengelola akses data tersebut, bagi anggota akan mendapatkan data dasar periode selama empat tahun, selain itu data olahan yang sudah dimiliki oleh operator sebelumnya selama enam tahun, juga akan dapat diakses terbuka, sesuai aturan berlaku.

Data intepretasi yang sudah dalam periode delapan tahun juga akan dapat diakses secara gratis bagi anggota, namun bagi data yang dimiliki oleh kontraktor dan terikat kontrak serta aturan, akan tetap dirahasiakan sesuai ketentuan.

 Baca Juga: Repsol hingga Petronas Temukan Potensi Cadangan Gas Baru di Sumsel

Untuk nonanggota, nantinya akan dapat mengakses data mentah serta data-data umum mengenai migas di Indonesia. Ide ini menurut Archandra, berawal dari pemasukan nilai akses data migas hanya pada angka satu juta dolar AS, namun peminat investasi masih minim.

Dengan dibukanya akses data ini diharapkan akan banyak studi baru tentang migas, di mana pada akhirnya yang diharapkan adalah penemuan cadangan migas yang baru.

Menurut Archandra, ide revisi Permen 27/2006 tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan membutuhkan masukan dari para kontraktor dan beberapa ahli.

Namun, Archandra menegaskan kendali data tetap ada pada pemerintah dan harus mengajukan izin untuk mempergunakan data tersebut. Revisi Permen tersebut akan segera diimplementasikan jika sudah melalui kajian kebijakan.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini