Kredit Properti Diprediksi 'Ngacir' Pasca-Pilpres
JAKARTA - Mendekati pemilihan presiden (pilpres), geliat ekonomi belum menunjukkan percepatan yang berarti terlihat dari pertumbuhan kredit yang cenderung flat.
Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit tumbuh di angka 11,9% pada Januari 2019, sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 11,7%. Salah satu faktornya adalah belum bergairahnya KPR/KPA serta kredit real estate yang mengalami perlambatan.
Meski demikian, Direktur Utama Bank BTN Maryono optimistis setelah pilpres sukses berlangsung, geliat ekonomi khususnya sektor properti akan semakin dinamis.
“Banyak faktor yang mendukung di antaranya relaksasi uang muka untuk KPR yang diambil BI akan terasa dampaknya, selain itu dorongan lain adalah rencana kebijakan Kementerian PUPR terkait naiknya batas gaji yang berhak menerima program subsidi bunga KPR,” kata Maryono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Baca Juga: Prediksi Pasar Properti di Tengah Pemilu 2019: Tantangannya Suku Bunga KPR
Menurut Maryono, meskipun relaksasi di sektor perumahan sudah dikeluarkan Bank Indonesia sejak Juni 2015, namun masih fokus pada sisi demand, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan sektor real estate baru dirasakan pada kuartal III-2018 setelah adanya relaksasi lanjutan BI di bulan Juni 2018 dan OJK di bulan Agustus 2018 yang juga menyentuh sisi penawaran.
PDB dari sektor real estat terus tumbuh menjadi 4,24% yoy di kuartal IV-2018. Sementara rancangan kebijakan yang disusun Kementerian PUPR dengan membuat kelonggaran batas gaji dari masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi bunga KPR diprediksi akan memperluas penerima subsidi.
Maryono menegaskan BTN siap mendukung kebijakan pemerintah baik kemudahan dari sisi permintaan maupun sisi pasokan misalnya lewat kerjasama dengan badan usaha lain. Seluruh rangkaian kebijakan dari pemerintah, diharapkan Maryono bisa memangkas backlog perumahan yang angkanya masih di kisaran 11,4 juta unit.
“Siapapun Presiden terpilih nanti pasti akan mengambil kebijakan terkait perumahan yang pro-rakyat karena itu termasuk tugas pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, karena itu perbankan siap mendukung program kebijakan yang akan diambil pemerintah. Apalagi kebijakan tersebut juga secara matang disusun dengan mempertimbangkan faktor moneter, kemampuan APBN dan daya beli masyarakat,” kata Maryono.
Baca Juga: BI Longgarkan Kebijakan, Saatnya Berburu Properti
Berdasarkan catatan Bank BTN, selama dua kali pilpres, pertumbuhan kredit properti yang menjadi bisnis utama perseroan selalu melaju. Sebagai contoh pada periode 2008-2013 penyaluran kredit perumahan BTN rata-rata sebesar 13,9%, dan pada periode 2014-2018 bergerak rata-rata di angka 22,6%.
Selama 2 kali pergantian Presiden, BTN tetap fokus pada bisnis utamanya dengan sejumlah inovasi yang senantiasa beradaptasi dengan kemampuan dan segmen pasar yang dibidik.
