Pengurusan Investasi Rumit, Presiden Jokowi: Kita Tertinggal Banyak dari Negara Asean Lainnya
TANGERANG - Presiden Joko Widodo menyoroti persoalan administrasi pengurusan investasi di Indonesia, yang dianggapnya terlalu berbelit-belit. Atas dasar itu, Jokowi meminta agar pemerintah pusat dan pengelola pengurusan investasi terkait dapat lebih simpel dalam memberikan perizinan.
Dikatakan Jokowi, dia tidak ingin investasi dan ekspor yang dilakukan Indonesia kalah saing dengan negara Asean lainnya, seperti Kamboja dan Laos. Dia menyayangkan, keberlimpahan
sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang lebih banyak dimiliki Indonesia daripada negara Asean lainnya.
"Kita sudah tertinggal banyak dengan negara lainnya. Kita kalah dengan Singapur Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam. Kita enggak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos. Kita ini punya besar sumber daya manusia dan alam," ujar Joko Widodo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/3/2019).
Baca Juga: Kepala BKPM: Tren Investasi 2015-2018 Tumbuh Positif
Jokowi mencontohkan, komoditas unggulan yang sering diekspor antara lain karet dan kelapa sawit. Menurutnya, kedua komoditas tersebut memiliki produk turunan yang banyak dan mampu berdaya saing.
"Kita ekspor besar tapi raw material karet, CPO juga, padahal turunannya banyak sekali. Waktu booming komoditas semua senang semua tapi lupa dorong industrilisasi lupa mendorong hilirisasi," tuturnya.
Baca Juga: Kepala BKPM Pede Pertumbuhan Investasi Bisa Double Digit Tahun Ini
Atas hal tersebut, dia meminta agar pemerintah pusat dan daerah tidak menutup mata dalam menggenjot komoditas ekspor agar menjadi nilai tambah untuk investasi.
"Saya minta, bupati, walikota itu jangan tutup mata beri izin. Yang berkaitan hilirasi tutup mata. Enggak usah betele-tele. Tapi yang paling penting jangan cuma tutup mata tapi juga harus terus dikawal," ucapnya.
(Feby Novalius)
