nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembayaran MRT Terintegrasi Transjakarta Cs Tunggu Audit BI

Koran SINDO, Jurnalis · Minggu 17 Maret 2019 15:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 17 320 2031093 pembayaran-mrt-terintegrasi-transjakarta-cs-tunggu-audit-bi-iakw5Tr7hZ.jpg Foto: MRT Jakarta (Giri/Okezone)

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah memfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran transportasi mass rapid transit (MRT) secara sistem khususnya menyangkut alat pembayaran untuk penggunaan semua moda. Saat ini prosesnya tinggal menunggu audit dari Bank Indonesia.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, fasilitasi tersebut dilakukan setelah ada koordinasi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta, serta Transjakarta.

“Kita telah berkoordinasi mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi ketika nanti resmi beroperasi,” ujar dia di Jakarta kemarin.

 Baca Juga: BPTJ Integrasi Moda Transportasi agar MRT Jakarta Efektif

Kehadiran MRT Jakarta yang direncanakan akan operasional pada akhir Maret 2019 diharapkan dapat menarik pengguna kendaraan pribadi beralih mengguna angkutan massal serta mengurangi kemacetan terutama di sepanjang koridor jalan yang dilaluinya.

Namun, agar harapan tersebut tercapai masih dibutuhkan langkah-langkah lanjut yang berkaitan dengan integrasi moda ataupun kebijakan lain agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Bambang Prihartono menye butkan, integrasi antara MRT dan feeder sebagai angkutan pengumpan merupakan kunci. “MRT yang ber fungsi sebagai backbone tidak dapat berdiri sendiri,” ungkap Bambang.

Menurut dia, layanan MRT harus ditopang oleh angkutan umum massal yang mudah diakses oleh masyarakat, baik un tuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT maupun sebaliknya menuju stasiun MRT terdekat.

 Baca Juga: Pemprov DKI-MRT Jakarta Siapkan Kantong Parkir

Di sisi lain, lanjut dia, ketersediaan feeder berupa angkutan umum massal ini penting, supaya dalam mengakses stasiun MRT masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau tidak tersedia layanan angkutan umum yang bersifat massal dan terintegrasi, kita khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan,” ungkap Bambang.

Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.

Untuk itu, Bambang Prihartono berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk segera mewujudkan implementasi kebijakan ERP (electronic road pricing). “Seandainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil genap sehari penuh,” pungkas Bambang.

Sementara itu, pakar kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, sistem integrasi pembayaran tiket antar moda melalui uang elektronik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, pemerintah telah mengan tisipasi hal tersebut.

“Ya ini sudah pasti harus diantisipasi oleh pemerintah sebagai penanggung jawab la yanan transportasi umum kepada masyarakat. Sekarang ini eranya efisiensi. Jadi, tidak lagi masyarakat pengguna moda dipersulit, semua disatukan melalui integrasi pembayaran antarmoda,” ujar dia.

Dia menambahkan, ke depan integrasi ini akan dilakukan pada semua moda angkutan dalam memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat. “Ya bisa saja, ke depan, angkutan bus yang dikelola Damri ataupun operator angkutan bus lainnya akan menggunakan integrasi kartu elektronik sebagai alat pembayaran,” paparnya. (Ichsan Amin)

(dni)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini