Share

Ini Hasil Rapat Komisi VII dengan Dirjen Minerba dan Bos Tambang

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2019 22:15 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 19 320 2032381 ini-hasil-rapat-komisi-vii-dengan-dirjen-minerba-dan-bos-tambang-ZmCgTkq4nQ.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Komisi VII DPR RI telah mengggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dan pimpinan ratusan pengusaha tambang.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, rapat tersebut membahas kewajiban lingkungan perusahaan. Intinya ada pemenuhan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

"Dan 293 perusahaan yang di pusat dan di bawah pemerintah masih oke, patuh semua," ujarnya, di komplek DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

 Baca Juga: Rapat Komisi VII dengan Bos Tambang Ricuh, Apa Penyebabnya?

Namun, lanjut dia masih ada perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pasca tambang. Seperti IUP daerah masih banyak yang belum.

"Kita sudah kirim surat Gubernur untuk bisa dipenuhi. Dan kewajibannya ya pasca tambang, jaminan pasca tambang, jaminan pasca reklamasi," ungkapnya.

Untuk sanksi kepada penguasa pasca tambang. Menurutnya harusnya kena sanksi. "Kalau saya kita usahakan kirimkan surat ke Gubernur, perusahaan yang tidak menyerahkan jaminan pasca tambang dan jaminan reklamasi agar tidak dilayani," kata dia.

 Baca Juga: Dilarang Ekspor, Amman Mineral Diminta Lengkapi Syarat!

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya ingin pasca tambang ini dari sisi lingkungannya dinyatakan aman dan baik. Dan juga masalah uang jaminan pasca tambang ini perencanaan awal seperti apa.

"Yang kami lihat dari kunjungan kerja Komisi VII banyak paska tambang yang menurut kami tidak sesuai dengan hasil pasca tambang yang direncanakan oleh Kementerian ESDM," katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini