BPTJ Desak Pemprov DKI Terapkan Jalan Berbayar Tahun Ini
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar. Tujuannya mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, penerapan ERP itu harus segera dilakukan, karena ganjil-genap tidak bisa bertahan lama.
"Oleh karena itu kita menyiapkan kebijakan baru. Kalau enggak demikian kondisi lalu lintas kita semakin parah. Sekarang aja kinerja kita sudah menurun 10% kalau dibandingkan dengan pada saat Asian Games 2018," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/3/2019).
Bac Juga: Pecah Kemacetan, MRT Jakarta Tak Bisa Berdiri Sendiri
Dia menjelaskan, ERP ini sangat mendesak karena yang pertama adalah ini adanya MRT yang dioperasikan kemudian LRT. Angkutan massal sudah mulai tersedia.
"Kalau nanti ada angkutan umum atau angkutan massal sudah kita sediakan kalau dia tidak shifting itu kan kita akan kesulitan untuk mengoperasikannya. Maka itu kita mulai dari sekarang merubah lifestyle," tutur dia.
Baca Juga: BPTJ Integrasi Moda Transportasi agar MRT Jakarta Efektif
Dia menegaskan, ERP menjadi penting. Pasalnya ERP perlu harus dilaksanakan tahun ini. Di mana yang sudah mendesak itu kan lintasnya Sudirman-Thamrin.
"Orang sudah tak boleh complain lagi dong. Ada busway apalagi ada MRT. Saya akan mem-push Pemprov DKI untuk segera mengimplementasikan ERP," katanya.
(Feby Novalius)
