Menteri Basuki Sudah Belanjakan Rp7,3 Triliun hingga Akhir Maret 2019

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 25 Maret 2019 16:53 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 25 320 2034715 menteri-basuki-sudah-belanjakan-rp7-3-triliun-hingga-akhir-maret-2019-CMRt3NxJac.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan realisasi penyerapan anggaran hingga akhir Maret 2019 kepada komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI). Paparan realisasi anggaran tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V yang dilakukan pada hari ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga Maret 2019 pihaknya baru membelanjakan sekitar Rp7,3 triliun. Angka tersebut baru sekitar 6,59% dari total anggaran Kementerian PUPR yang sebesar Rp110,7 triliun.

Baca Juga: Hari Air Sedunia, Menteri PUPR Kirim Doa untuk Korban Banjir di Sentani

Sedangkan realisasi pembangunan fisik hingga 24 Maret 2019 adalah baru mencapai 7,13%. Angka tersebut berasal dari paket yang dikerjakan PUPR di mana pada 2019 ini ada sekitar 8.755 paket yang dilelang dan dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

"Realisasi keuangan dan fisik sampai 24 Maret kemarin dari Rp110,7 triliun untuk fisik 7,13% sedangkan keuangannya sebesar 6,59%, ini didapat dari hasil lelang. jadi 2019 ini ada 8755 paket pekerjaan yang harus dikerjakan di PUPR," ujarnya dalam acara Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Baca Juga: Hari Air Sedunia, Menteri PUPR Ajak Masyarakat Jaga dan Lestarikan SDA Indonesia

Menurut Basuki, dari jumlah paket yang dilelang yakni 8.755 paket menghabiskan dana sebesar Rp88,5 triliun. Hingga saat ini sudah adalah 3.462 paket dengan nilai Rp49 triliun yang sudah di teken sedangkan sisanya 5.293 paket senilai Rp39,5 triliun dengan jumlah 3.462 paket.

"Kita semua alokasikan Rp,2 triliun untuk infrastruktur kerakyatan, irigasi kecil, program peningkatan padat karya," ucapnya.

Kementerian PUPR pada tahun ini mengklasifikasikan paket kontraktual pada 2019, kontrak kecil maksimal Rp10 miliar, kontrak menengah Rp10-100 miliar, dan kontrak besar di atas Rp 100 miliar. Pelaku jasa konstruksi dengan klasifikasi kecil mendapat porsi paling besar.

"Pada 2019 ini paket kecilnya jadi 71%, menengah 22%, besar 7%. Diharap dengan kebijakan ini, pengusaha kelas kecil dan menengah di daerah dapat porsi lebih besar, sehingga (pelaku jasa konstruksi) klasifikasi besar tak boleh lakukan pekerjaan di bawah Rp 100 miliar," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini