Legalitas Kepemilikan Lahan Jadi Kendala Utama Sertifikasi ISPO

Senin 01 April 2019 14:13 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 01 320 2037741 legalitas-kepemilikan-lahan-jadi-kendala-utama-sertifikasi-ispo-8QiAUEIuUz.jpg Industri kelapa sawit (Foto: Reuters)

Retaliasi akan ditempuh jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan "Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II" yang diajukan pada 13 Maret 2019. Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan oleh Komisi Eropa tersebut dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan.

Dalam rancangan tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk dalam kategori risiko rendah.

Peter menjelaskan bahwa retaliasi bukan berarti Indonesia juga akan melakukan pelarangan atau boikot produk Uni Eropa masuk ke Indonesia, tetapi bisa menyampaikan protes terhadap PBB atau Pengadilan Tinggi Uni Eropa (the Court of Justice/CJEU).

Melihat Lebih Dekat Buruh Kerja Memanen Kelapa Sawit di Desa Sukasirna Sukabumi

Menurut dia, Indonesia juga harus menggandeng International Chambers of Commerce (ICC) Indonesia yang berkantor pusat di Paris, Prancis, untuk melakukan perlawanan diskriminasi ini. Sejauh ini, pemerintah telah menggalang dukungan dari berbagai lembaga, salah satunya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, DPR sudah mengirim surat juga kepada parlemen Eropa.

"Kita tidak pernah melibatkan ICC untuk memperjuangkan kepentingan kita. Kita selalu perjuangkan lewat Kadin dan Apindo. Padahal ICC adalah institusi yang diakui oleh WTO dan United Nations. Kita harus 'engage' ICC untuk ini," katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam balasan, atau retaliasi, kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia. Menurut Wapres, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri besar di Indonesia yang menyangkut sekitar 15 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung di komoditas itu. "Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau Uni Eropa memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini