Tidak Semua Daerah Mampu Gaji PPPK jika Dibebankan ke APBD
TANGERANG SELATAN - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany membeberkan alasan penolakan sejumlah wali kota atas dibebankannya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggunakan dana APBD.
Menurut Airin yang juga menjabat Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), belum semua daerah di Indonesia memiliki kelonggaran dalam pengelolaan belanja daerah. Sehingga, jika ditambah dengan alokasi pos anggaran baru untuk menggaji PPPK bisa sangat memberatkan.
"Tidak semua daerah mampu secara pembiayaan, karena tidak semua seberuntung bisa seperti Tangsel. Tangsel komposisi belanja pegawainya kan tidak melebihi 30%, kita masih di posisi di bawah 30%," ungkap Airin kepada Okezone di Puspemkot Tangsel, Ciputat, Jumat (5/4/2019).
Baca Juga: 286 Atlet Berprestasi Jadi CPNS, BKN: Ini Terbesar
Dikatakannya, dari total sebanyak 98 Wali Kota yang tergabung dalam Apeksi tak seluruhnya mampu menambah pos anggaran baru. Lantaran masih ada sejumlah daerah yang anggaran belanja pegawainya melebihi angka 60% dari APBD.
