Share

Menpan RB: Masyarakat Ingin Pelayanan Publik Tak Lamban dan Kaku

Giri Hartomo, Okezone · Kamis 11 April 2019 20:26 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 11 320 2042251 menpan-rb-masyarakat-ingin-pelayanan-publik-tak-lamban-dan-kaku-nHJpTg6FfN.jpg Menpan-RB Syafruddin (Foto: Humas PANRB)

JAKARTA - Menteri PANRB Syafruddin mengatakan saat ini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.

"Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkap Syafruddin, dalam keterangannya, dalam Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPK, Kamis (11/4/2019).

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Online Bikin Negara Hemat Rp4 Triliun

Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB menerapkan zona integritas dengan tujuan transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

"Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan,"ujarnya.

Menurutnya, saat ini berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya. Ini terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu di mana semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensinya dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimilikinya.

"Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," tuturnya.

Baca Juga: Wapres JK Yakin Sistem Pemerintahan Online Kurangi Korupsi

Sehingga secara konsisten mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggran dan efektif untuk mencapai target program prioritas. Melalui zona integrasi akan terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi yang memiliki pelayanan publik berkualitas baik.

Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional. "Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangunlah zona integritas.Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ucap Mantan Wakapolri ini.

Follow Berita Okezone di Google News

(fbn)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini