Layanan Pinjaman Online Timbulkan Risiko Pendanaan Teroris

Taufik Fajar, Jurnalis · Selasa 30 April 2019 14:14 WIB
https: img.okezone.com content 2019 04 30 320 2049821 layanan-pinjaman-online-timbulkan-risiko-pendanaan-teroris-brfyyzVbut.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, virtual asset dan layanan keuangan digital lainnya tidak hanya memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan. Tetapi bisa juga menimbulkan risiko.

"Jadi, berdasarkan sharing experiences dari beberapa negara, penggunaan virtual asset juga menimbulkan risiko pencucian uang dan pendanaan teroris," ujarnya di Kantor PPATK Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Dia menuturkan, beberapa penggunaan ilegal mata uang virtual dan aset crypto lainnya termasuk penggunaannya untuk, penipuan phishing, ransomware, penipuan, manipulasi pasar, pencucian uang, dan pendanaan teroris, serta perdagangan narkoba.

Baca Juga: PPATK Taksir Pertumbuhan Transaksi Digital Naik hingga USD22,3 Miliar

"Risiko itu salah satunya dikarenakan kurangnya standarisasi dalam kewajiban regulasi APU PPT untuk bisnis virtual asset di tingkat global maupun domestik, termasuk untuk pertukaran (exchanger) dan penyedia dompet (e-wallet), terus menimbulkan tantangan bagi regulator, termasuk FIU," tutur dia.

Selain itu, lanjut dia, ada kesenjangan yang berkembang antara bisnis virtual asset dan yang tidak diatur, misalnya penjualan dan pembelian virtual asset pada pasar gelap atau melalui entitas yang tidak berizin.

"Hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia yang menyatakan, bahwa financial technology (FinTech) dan penggunaan virtual asset/cryptocurrency telah menjadi emerging threat atau ancaman yang muncul di Indonesia," jelasnya.

Baca Juga: PPATK Awasi 1,3 Juta Rekening yang Diduga Lakukan Tindak Pencucian Uang

Fenomena ini, tutur dia, telah dipahami oleh masyarakat yang dibuktikan dengan hasil indeks persepsi publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 2018 yang memuat rendahnya tingkat persepsi publik atas ketersediaan peraturan dan instrumen pengawasan atas sistem pembayaran baru.

"Khususnya mata uang virtual, yaitu 5.72 indeks, serta rentannya perkembangan teknologi sehingga mudah digunakan sebagai saran pencucian uang, yaitu 5.93 indeks," ungkap dia.

(fbn)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini