Menko Darmin: Beragam Layanan Fintech Tingkatkan Inklusi Keuangan
JAKARTA - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengantisipasi dan memitigasi risiko yang muncul dari pemanfaatan teknologi finansial (fintech). Caranya dengan pemahaman mengenai lanskap, ekosistem, dan dinamika industri yang diperlukan sebelum mengeluarkan peraturan.
"Pemanfaatan digital menciptakan peluang bisnis melalui platform sharing ekonomi, bahkan dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui beragam layanan teknologi finansial (fintech) yang berkembang," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Baca Juga: Tak Harus Bersaing, Fintech-Perbankan Perlu Bersinergi
Selain itu, lanjut dia, pemerintah dan otoritas terkait harus bergerak ke kerangka peraturan yang lebih ringan, lebih dinamis dan adaptif. Peraturan yang dibuat harus mencoba menyeimbangkan peran kebijakan dan regulasi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi konsumen dan mendorong inovasi.
"Rumus dasarnya adalah bahwa pengaturannya harus sederhana, ringan, dan fleksibel, supaya tidak mematikan start up, supaya tidak mematikan inovasi. Kami memandang perlindungan kepentingan nasional harus dikaji secara serius, termasuk dalam penanganan terorisme dan pencucian uang," tutur dia.
Baca Juga: 6 Fakta di Balik Pinjaman Online yang Mencekik Leher
Dia menjelaskan salah satu isu terkait fintech adalah tindakan memecah transaksi (smurfing) melalui transaksi fintech, agar kurang dari batasan threshold transaksi yang harus dilaporkan kurang dari Rp 100 juta. Selain itu Ia mencontohkan isu virtual currency tentang pseudonimity dari mekanisme transaksi yang menyebabkan pelaku transaksi tidak dapat diidentifikasi
"Maka, untuk memitigasi risiko fintech dan virtual currency tersebut, tentunya Pemerintah bersama BI dan OJK tidak dapat begerak sendiri, kolaborasi dan peran aktif dari platform fintech juga diperlukan," pungkas dia.
(Feby Novalius)
