Aturan Holding BUMN Perumahan Masuk Meja Jokowi
JAKARTA - Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perumahan hingga saat ini masih tanda tanya. Meski masing-masing perusahaan sudah setuju untuk gabung holding namun Peraturan Pemerintah (PP) mengenai holding ini belum juga rampung.
Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat mengatakan saat ini bola panas ada di tangan Presiden Joko Widodo. Sebab menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang holding ini sudah masuk ke meja Jokowi.
"Bolanya udah di Presiden apakah nunggu Ratas atau gimana," ujarnya dalam acara konferensi pers di Hot Pullman, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Baca Juga: Holding BUMN Perbankan Terealisasi Mei 2019
Menurut Lukman, holding perumahan merupakan kebijakan dari Kementerian BUMN. Tentunya juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dalamnya.
Untuk benar-benar menjadi perusahaan holding, tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk terlebih dahulu untuk mengesahkan aturan ini.
Secara internal sendiri perseroan sudah setuju untuk masuk ke dalam holding. Hal tersebut menyusul disetujuinya oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) beberapa waktu lalu.
"Holding pada hakikatnya kalau kebijakannya di Kementerian BUMN jalan terus. Mungkin masih ingat kita melaksanakan RUPSLB untuk meningkatkan pada holding setelah Perpres. Kita masih menunggu," jelasnya.
Baca Juga: Holding BUMN Penerbangan Didukung Garuda, Sikap AP I dan II?
Sementara itu, persiapan persiapan pasca holding pun saat ini sedang di rencanakan oleh perusahaan. Artinya baik itu dari internal perusahaan maupun pemerintah proses pembentukan holding ini tetap jalan terus.
"Statusnya kita terus jalan baik Infrastruktur mau perumahan. Pada hakikatnya jalan. Mungkin Kamis besok sedang rapat jadi ini terus jalan. Program pasca holding jalan terus," jelasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
