Era Digital, Kenapa Ibu Kota Harus Pindah?
Dia menyatakan, teknologi robot, komputasi, jaringan , hingga kecerdasan tiruan (artificial intellegence) sangat dimungkinkan mengurangi beban administrasi pemerintahan. Bahkan bisa dilakukan penyimpanan dokumen secara terdistribusi, sehingga ketika ada bencana data bisa disimpan secara 'mirror' di beberapa lokasi atau disebut 'Data Recovery Center'.
"Pertemuan, rapat, koordinasi bisa dilakukan melalui jejaring video, teks dan suara," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah memang sudah memulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, namun progresnya masih belum memuaskan. Hal ini mungkin karena ekosistem pendukungnya belum siap, yakni menyangkut sarana dan prasarana, regulasi hingga sumber daya manusia.
Dia menilai, pilihan untuk memindahkan Ibu Kota atau tetap bertahan di Jakarta, perlu memperhatikan kebutuhan dan kemampuan teknologi dalam membantu tugas dan fungsi Ibu Kota jangka panjang. Roadmap pemerintahan berbasis elektronik (smart government) perlu dibuat dan dikaji lebih rinci, kebutuhan ruang Aparatur Sipil Negara (ASN), pertemuan, dan sistem terdistribusi bisa mengurangi beban Ibu Kota.
Baca Juga: PTPP Intip Peluang di Rencana Pemindahan Ibu Kota
