JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel dengan masih ruwetnya perizinan investasi di Indonesia. Jokowi menilai, masalah perizinan yang berbelit-belit baik di pusat maupun di daerah, baik di provinsi, di kabupaten, di kota, belum ada penyelesaian yang betul-betul sangat drastis.
Jokowi menunjuk contoh, tiap hari 4-5 tahun lalu yang berbondong-bondong investor datang, berbondong-bondong ingin investasi. Tapi yang menetas, dapat dikatakan sangat kecil sekali.
“Orangnya datang, datang, datang, ingin, ingin, ingin, tapi tidak netas, karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan,” ujar Presiden seraya menunjuk contoh pembangkit listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet, ruwet, ruwet seperti dilansir setkab, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
 Baca Juga: Izin Investasi di RI Ruwet, Jokowi: Siapa yang Kuat?
“Lima tahun yang lalu, saya cek betul berapa izin di situ, 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya mengurus izin, enggak mungkin yang namanya tiga tahun. 259 izin, siapa yang kuat? Kalau dimasukan koper bisa 10 koper izinnya,” terang Presiden seraya mengingatkan, dulu sebenarnya bukan izin hanya merupakan syarat, tapi berubah jadi izin. Sebelumnya hanya rekomendasi dari kantor ini, berubah jadi izin.
Diakui Presiden, jika saat ini sudah kita potong menjadi 58 izin, dari 259 jadi 58. Tapi Presiden menilai, 58 itu juga masih kebanyakan. Harusnya, menurut Presiden, maksimal 5 cukup.
 Baca Juga: Presiden Jokowi: Kalau Perlu Investasi Tak Usah Pakai Izin
Apalagi, lanjut Presiden, saat ini masih kurang listrik. Ada investasi yang mau bangun listrik tapi tidak bisa dijemput dengan baik. “Masih 58 izin meskipun sudah kita potong. Nanti tepuk tangan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau izinnya sudah di bawah 5,” tutur Presiden Jokowi.
(dni)
