nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2019 11:18 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 05 15 20 2055902 23-komoditas-perkebunan-diusulkan-bebas-ppn-FLxmmq4o19.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA – Sebanyak 23 komoditas perkebunan selain kelapa sawit diusulkan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Pembebasan PPN merupakan salah satu upaya guna meningkatkan kesejahteraan pekebun.

“Komoditas perkebunan yang kami usulkan itu di antaranya getah karet, biji kopi, biji kakao, biji pala, kelapa, kopra, cengkeh, dan teh pu cuk,” ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil (PPH) Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) Dedi Ju naedi seusai rapat pembahasan usulan pembebasan PPN di Kantor Kementan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, apabila usulan pembebasan PPN ini di setujui maka akan menjadi insentif bagi pekebun. Apalagi saat ini harga 23 komoditas perkebunan tersebut sedang terpuruk. “Harga teh pucuk misalnya, petani rata-rata hanya mendapatkan keuntungan 10%. Kalau dikenai PPN 10% kan petani tidak dapat untung sama sekali,” kata Dedi.

 Baca Juga: Menko Darmin Cs Kaji Jenis Komoditas Pertanian Bakal Kena Pajak

Pembahasan mengenai PPN pertanian itu kembali mengemuka, berawal dari pu tusan Mahkamah Agung No 70P/ HUM/2014 yang membatalkan sebagian pasal dalam PP No 31 Tahun 2007 yang menetapkan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Salah satu hasil perkebunan yang batal dibebaskan PPN yaitu kelapa sawit. “Di saat semua harga komoditas perkebunan sedang mengalami penurunan, pembebasan PPN merup kan salah satu alternatif insentif bagi pekebun agar dapat lebih berdaya saing secara ekonomi,” kata Dedi.

Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan (FKDKP) Aziz Pane mengatakan kebijakan pembebasan PPN untuk produk per ke bunan sudah ditunggu-tunggu sejak dulu.

“Kami sudah menunggu lama akan hal ini, pekebun sudah terlalu lama terbebani semenjak putusan MA itu berlaku,” ujar Aziz Pane.

Baca Juga: Daftar Ekspor Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Hal senada dikatakan Wakil Dewan Teh Indonesia Rachmat Badrudin. Menurutnya, pembebasan PPN komoditas perkebunan merupakan langkah yang tepat di tengah menghadapi persaingan perdagangan global komoditas perkebunan yang semakin kom petitif.

“Bagi kami, apa yang kita bahas ini merupakan hal yang pen ting untuk kemajuan komoditas perkebunan dan khususnya memperhatikan daya saing komoditas perkebunan di pasar global,“ jelasnya.

Perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Jony mengatakan, Kementerian Ke uang an (Kemenkeu) men du kung usulan kebijakan yang pro petani dan pekebun.

BKF menilai pengaktifan kembali usulan fasilitas pembebasan pengenaan PPN terhadap barang hasil perkebunan yang tercantum dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini