nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fokus Penetapan Lokasi, Pemerintah Belum Pikirkan Undang-Undang Baru Pemindahan Ibu Kota

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2019 15:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 05 28 470 2061364 fokus-penetapan-lokasi-pemerintah-belum-pikirkan-undang-undang-baru-pemindahan-ibu-kota-PosqdOpfDn.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah belum berpikir untuk menyiapkan undang-undang baru untuk pemindahan ibu kota dalam waktu dekat ini. Mesipun memang pemerintah menyadari dalam pemindahan ibu kota membutuhkan aturan untuk memperkuat dan mempermudah kebijakan tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus pada penetapan lokasi dari ibu kota baru terlebih dahulu. Penetapan lokasi sendiri paling lambat bisa diputuskan pada akhir tahun 2019.

Setelah lokasi ditetapkan pemerintah akan menyiapkan draft Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota. Untuk selanjutnya dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

"Nanti lah itu bicaara nanti, yang penting sekarang penentuan lokasi dulu. UU kan itu hal baru nanti kita pelajari bersama dengan DPR tentunya," ujarnya saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Menurut Bambang, hingga saat ini pihaknya belum mengerucutkan lokasi baru dari ibu kota baru. Pemerintah masih terus mengkaji sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan selama ini

"Jalan terus artinya tahun ini sudah pasti harus penentuan lokasi, sudah pasti," ucapnya.

Baca Juga: Kepala Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Biaya Rp466 Triliun

Dia mengatakan, pada tahun ini pemerintah akan fokus pada penetapan lokasi dari ibu kota baru. Disamping itu juga pemerintah akan merancang undang-undang DPR RI untuk pembuatan aturannya.

Setelah itu pada tahun 2020, pemerintah akan mengumpulkan lahan -lahan yang nantinya akan dibangun sebagai ibu kota baru tersebut. Sekaligus juga mengurus mengenai sertifikat lahannya agar dikemudian hari tidak bermassalah ketika pembangunan ibu kota baru dilakukan.

Bambang menambahkan, nantinya pada 2021, pemerintah akan memulai pembangunan dari ibu kota baru ini. Pembangunan sendiri nantinya meliputi pusat pemerintahan dan juga kawasan ekonominya yang akan dibangun ditanah seluas 40.000 hektare (ha).

Khusus untuk pusat pemerintahan akan dibangun ditanah seluas 2.000 ha terdiri bangunan baik dari lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Sementara itu sisanya, ibu kota baru itu juga nantinya akan digunakan untuk membangun pusat kegiatan dari ibu kota baru tersebut. Misalnnya ada pembangunan perumahan yang dikhususkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyrakat umum.

Baca Juga: Bos Angkasa Pura II Pastikan Kesiapan Bandara untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan

Selain rumah, pemerintah juga akan membangun fasilitas penunjang lainnya. Seperti fasilitas kesehatan, hingga pendidikan yang memiliki kualitas sangat baik.

Pemerintah juga nantinya akan membangun sebuah museum. Museum yang akan dibangun sendiri nantinya tidak hanya untuk menyimmpang barang-barang tak terpakai juga. Akan tetapi ada sebuah nilai dari museum itu sendiri.

Mantan Menteri Keuangan itu menambahkan, yang membuat pembangunan ibu kota baru ini lebih menarik adalah akan dibangunnya taman konservasi nasional. Nantinya, taman konservasi ini diperuntukan untuk Orang utan, yang memang Kalimantan sendiri merupakan habitat dari Orang Utan.

“Jadi tahun ini penentuan lokasi, tahun depan penyiapan semua master plan dan infra dasar, 2021 kira-kira ground breaking, 2024 proses pemindahan,” jelasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini