Dijuluki Ratu Utang, Begini Curhatan Sri Mulyani
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dalam menyusun anggaran negara perlu dilakukan perhitungan yang tepat dan seefisien mungkin. Dia mengibaratkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti 'amplop besar', di mana segala sesuatu yang tersusun di dalamnya harus berada dalam amplop tersebut.
Sehingga jika kebutuhan dana melebihi batas dalam amplop, yang dilakukan adalah upaya untuk menutup defisit tersebut. Hal itu dilakukan dengan pemungutan pajak dan penarikan utang.
"Makanya ada amplop besar-nya, jadi apapun yang harus kita lakukan ya di dalam amplop itu, kalau mau melebihi berarti ada konsekuensinya defisitnya makin tambah," ujar dia dalam rapat di Ruang Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).
Hal itu dinyatakan Sri Mulyani untuk menjawab pernyataan salah satu anggota DPR RI yang mengeluhkan anggaran untuk ruang kerja lebih besar dan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya. Menurutnya, DPR memang mewakili suara rakyat dan memiliki hak anggaran, namun itu sudah tersusun dalam APBN.
Baca Juga: Rating Utang dan Daya Saing Naik, Menko Darmin: Ini Mengurangi Tekanan Global
Bendahara Negara itu mengatakan, jika DPR meminta anggaran untuk kebutuhan tersebut tentu bisa dibahas bersama. Namun konsekuensinya, jika anggaran melonjak yang terjadi defisit kian melebar.
Dalam hal ini, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tentu akan mengambil langkah kebijakan fiskal yang tidak populer yang meningkatkan pajak hingga menambah utang, untuk menambal defisit tersebut. Dia mengakui, dengan kebijakan pembiayaan selama ini saja sudah membuat dirinya diberi gelar ratu utang oleh pihak oposisi.
