nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dijuluki Ratu Utang, Begini Curhatan Sri Mulyani

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Rabu 12 Juni 2019 13:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 12 20 2065626 dijuluki-ratu-utang-begini-curhatan-sri-mulyani-z7RHMmfNKI.jpg Foto: Sri Mulyani (Puspen Kemendagri)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dalam menyusun anggaran negara perlu dilakukan perhitungan yang tepat dan seefisien mungkin. Dia mengibaratkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti 'amplop besar', di mana segala sesuatu yang tersusun di dalamnya harus berada dalam amplop tersebut.

Sehingga jika kebutuhan dana melebihi batas dalam amplop, yang dilakukan adalah upaya untuk menutup defisit tersebut. Hal itu dilakukan dengan pemungutan pajak dan penarikan utang.

"Makanya ada amplop besar-nya, jadi apapun yang harus kita lakukan ya di dalam amplop itu, kalau mau melebihi berarti ada konsekuensinya defisitnya makin tambah," ujar dia dalam rapat di Ruang Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Hal itu dinyatakan Sri Mulyani untuk menjawab pernyataan salah satu anggota DPR RI yang mengeluhkan anggaran untuk ruang kerja lebih besar dan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya. Menurutnya, DPR memang mewakili suara rakyat dan memiliki hak anggaran, namun itu sudah tersusun dalam APBN.

Baca Juga: Rating Utang dan Daya Saing Naik, Menko Darmin: Ini Mengurangi Tekanan Global

Bendahara Negara itu mengatakan, jika DPR meminta anggaran untuk kebutuhan tersebut tentu bisa dibahas bersama. Namun konsekuensinya, jika anggaran melonjak yang terjadi defisit kian melebar.

Dalam hal ini, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tentu akan mengambil langkah kebijakan fiskal yang tidak populer yang meningkatkan pajak hingga menambah utang, untuk menambal defisit tersebut. Dia mengakui, dengan kebijakan pembiayaan selama ini saja sudah membuat dirinya diberi gelar ratu utang oleh pihak oposisi.

"Nanti akan terkena konsekuensi. Utangnya akan makin tinggi, itu saya yang selalu dituduh sama masyarakat disebut ratu utang. Padahal ini adalah konsekuensi dari yang kita sebutkan tadi, dan kebijakan fiskal adalah pemerintah yang mengajukan ke DPR, kemudian kita bersama bahas dan dibentuk menjadi UU APBN, di situlah semua sudah terwadahi," paparnya.

Baca Juga: S&P Naikkan Rating Indonesia, Menko Darmin: Utang Pemerintah Relatif Rendah

Hingga akhir April 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat mencapai Rp4.528 triliun. Angka tersebut meningkat 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4.180 triliun.

Meski demikian, rasio utang hingga April 2019 masih sebesar 29,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih dalam batas aman yakni di bawah 60% dari PDB.

Utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp780,71 triliun atau lebih besar dibandingkan 2018 sebesar Rp773,47 triliun. Kemudian untuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.747 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama 2018 sebesar Rp3.407 triliun.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini