Sederet PR Jokowi dari Pengusaha: Pangkas Pajak Badan hingga TKI

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Rabu 12 Juni 2019 20:06 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 12 320 2065814 sederet-pr-jokowi-dari-pengusaha-pangkas-pajak-badan-hingga-tki-Uz6nRsgM7G.jpg Presiden Jokowi (Foto: Antara)

JAKARTA - Setelah hajatan besar bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) serentak usai, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap semuanya kembali tertib, damai, dan tidak ada yang anarkis.

“Soalnya itu modal utama lah. Kedamaian, ketertiban, keamanan, tidak ada suatu yang sifatnya anarkis itu tidak ada, itu modal utama untuk ekonomi bisa berjalan,” kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani seperti dilansir setkab, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Ketua Umum Kadin juga mengapresiasi hasil Pemilu, di mana parlemen lebih dari 50% adalah mendukung Presiden, sehingga tentunya ini juga menjadi hal yang positif karena konsistensi dari kebijakan-kebijakan/policy yang ada.

“Karena ini pemerintahan yang berkelanjutan jadi itu menambahkan kenyamanan. Kemudian rating agency juga menaikan rating kita yang tadinya B- menjadi BBB. Momentum itu sudah dibangun, sekarang adalah ini kita coba dorong supaya lebih cepat lagi,” ujar Rosan.

 Baca Juga: Jokowi ke Kadin dan Hipmi: Manfaatkan Perang Dagang

Tiga Usulan

Terkait dengan permintaan Presiden Jokowi mengenai masukan dari pengusaha, Rosan mengemukakan, ada 3 masukan yang disampaikan pengurus Kadin dan Hipmi dalam pertemuan itu.

Yang pertama, mengenai pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia), di mana remiten dari 3,6 juta TKI di luar negeri kurang lebih ada USD11 miliar. Jauh dibandingkan Filipina yang tenaga kerjanya di luar negeri hampir sama, 3,5 juta orang tapi remitennya sampai USD33 miliar.

“Nah, kenapa itu bisa lebih tinggi, karena masalahnya adalah kemampuan dari berbahasa, dari nursing dan sebagainya. Jadi itu bisa kita dorong untuk program vokasi yang memang sedang didorong oleh bapak Presiden dalam pemerintahan ini. Jadi itu adalah kita bilangnya quickwin karena naik USD10 miliar kita mengurangi CAD kita yang kurang lebih USD30 milar,” kata Rosan.

 Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Masukan Kadin dan Hipmi, Tapi Hanya Tiga Poin

Yang kedua, lanjut Ketua Umum Kadin itu, tentunya adalah kita mendorong pariwisata yang sudah ada sekarang untuk lebih cepat lagi. Ia menyebutkan, perbandingan-perbandingan dengan negara-negara asia lainnya memang kita kurang lebih hampir 15,5 juta orang, kita mendapatkan devisa kirang lebih USD17 miliar, atau kurang lebih USD1.100 per orang. Tapi dibandingkan dengan Thailand yang secara wisatawannya itu lebih hampir 38 juta orang, tetapi pendapatan devisanya kurang lebih sampai USD62 miliar.

“Jadi average spendingnya lebih lama, average tinggalnya juga lebih lama. Itu kenapa, salah satunya karena kebijakan maritim. Itu juga yang kita sampaikan,” papar Rosan.

Yang ketiga adalah mengenai tekstil. Karena di tengah perang dagang ini justru tekstil, garmen berdasarkan dari asosiasi juga dari pemain tekstil mengalami pelonjakan 25-30% tahun ini. Karena itu, bagaimana mendorong kebijakan dan memanfaatkan kesempatan itu pada saat sekarang.

Kemudian untuk industrialisasi, lanjut Rosan, juga coba didorong untuk pemerataan. Para pengusaha nasional kita bicarakan kita minta coba dorong dari akses perbankannya, akses kesempatannya dan insentif apa saja yang diperlukan. Karena kalau hanya dari 2 tangan saja, istilahnya, kebijakan fiskal dan moneter mungkin kita bisa bertumbuh tapi hanya seperti sekarang saja, gitu, 5%.

“Mesti ada kebijakan, itu adalah kebijakan reformasi struktural dan sektor. Ini diharapkan bisa memanfaatkan bonus demografi kita yang saat ini akan berakhir kurang lebih tahun 2040,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, itu yang sifatnya mungkin jangka pendek, Ada jangka mendengah, jangka panjang Para pengurus Kadin dan Hipmi juga bicara bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan, karena juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga. Di satu sisi mungkin produktivitas di Indonesia masih rendah tapi coba mendorong reformasi perpajakan dari pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

"Kita sampaikan apakah di level 17%-18% yang sekarang masih di atas 25%. Itu yan kita coba dorong karena tentunya nanti akan ada penurunan tetapi kita bisa opsi dengan PPN. Jadi, ada masukan-masukan yang sifatnya bisa diimplementasikan secara cepat,” tutur Rosan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini